Isu mengenai honorer titipan mencuat menjelang pendaftaran tahap 2 PPPK 2024 yang akan dibuka mulai besok, 17 November hingga 31 Desember. Pendaftaran ini diperuntukkan bagi honorer non-database BKN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dua tahun masa pengabdian. Seleksi tahap 2 ini juga untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.
Masalah honorer titipan disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian saat Rakornas Trantibumlinmas yang digelar Kemendagri di Jakarta. Tito mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer di Indonesia meningkat dengan tajam, banyak di antaranya merupakan titipan pejabat maupun tim sukses kepala daerah saat Pilkada.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Profesor Sri Zul Chairiyah menilai pentingnya adanya rekrutmen resmi untuk pegawai honorer guna mencegah adanya titipan ilegal dari pejabat. Menurutnya, rekrutmen resmi harus sesuai dengan kebutuhan dan berasal dari institusi yang membutuhkan, seperti pemprov yang membutuhkan honorer. Rekrutmen tersebut harus resmi dan terbuka untuk umum.
Pendaftaran tahap 2 PPPK 2024 akan dibuka mulai besok, sementara isu mengenai honorer titipan terus mencuat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News