Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menanggapi dengan hati-hati kekhawatiran yang meningkat soal dampak lingkungan dari pertambangan. Mereka memperingatkan adanya potensi pihak asing yang mungkin memanfaatkan isu ini.
Sekjen Dewan Pusat Hipmi, Anggawira, mencatat bahwa kekuatan asing cenderung memanfaatkan narasi lingkungan untuk menekan pemerintah Indonesia.
"Pembingkaian negatif terhadap industri pertambangan nasional bisa mengurangi daya tarik investasi, merugikan daya saing, dan mengganggu upaya hilirisasi," jelasnya dalam pernyataan yang diterima Senin lalu.
"Kita tidak boleh membiarkan narasi luar membentuk opini publik secara tidak seimbang," tambah Anggawira.
Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik soal dugaan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya di Pulau Gag yang baru-baru ini menjadi sorotan.
Anggawira, yang juga ketua Aspebindo, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk menyeimbangkan pertambangan dan keberlanjutan lingkungan, terutama setelah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba berlaku.
Pada 2023, pemerintah memberikan apresiasi kepada lebih dari 30 perusahaan tambang atas pencapaian pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial mereka.
Dia menekankan bahwa penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas narasi pengelolaan sumber daya alam.
"Kita tidak boleh tunduk pada opini luar, terutama dari pihak yang justru melakukan pertambangan tidak berkelanjutan di negara mereka sendiri," katanya.
Anggawira menyerukan perlunya perspektif lebih luas dalam melihat isu pertambangan. Tanpa mineral Indonesia seperti nikel dan tembaga, dunia akan kesulitan mengembangkan energi bersih, memproduksi kendaraan listrik, dan mendorong digitalisasi.
"Ini bukan pertambangan dalam arti lama," tegasnya.
Sektor pertambangan saat ini menyumbang 6-7% terhadap PDB Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak secara signifikan.
Berita terkait: Solusi terukur diperlukan untuk isu pertambangan Raja Ampat: DPR
Berita terkait: Pertambangan nikel di Raja Ampat picu perdebatan sengit
Penerjemah: Muhammad H, Tegar Nurfitra
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025