Jumat, 11 Juli 2025 – 01:10 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth atau yang akrab dipanggil Bang Kent, mengecam keras praktik diskriminatif yang masih terjadi pada pasien BPJS Kesehatan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta.
Baca Juga:
Hasto Terisak saat Kutip Pernyataan Bung Karno dan Kudatuli saat Bacakan Pledoi
"Saya sering dengar keluhan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tidak ramah ke pasien BPJS. Ada yang dipersulit, bahkan ditolak dengan alasan administrasi atau kamar tidak ada. Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemda DKI," katanya, Jumat (11/7/2025).
Ia mengingatkan, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi darurat, termasuk BPJS. Jika melanggar, bisa kena sanksi pidana.
Baca Juga:
Bacakan Pleidoi, Hasto Klaim Dapat Tekanan usai Tolak Timnas Israel di Indonesia
Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025, Dinkes DKI mengusulkan anggaran Rp3,3 triliun untuk alat medis, renovasi, dan layanan gawat darurat di beberapa RSUD. Namun, Kent menilai anggaran dari BLUD itu harus fokus tingkatkan kualitas layanan, terutama untuk pasien BPJS, bukan cuma perbaiki gedung.
Baka Juga:
DPR: Pemerintah Harus Lakukan Ini untuk Hadapi Tarif Trump
"RSUD dibangun pakai uang rakyat. Harusnya mereka layani rakyat sebaik mungkin, bukan beda-bedain pasien umum dan BPJS, apalagi nolak layanan. Ini soal tanggung jawab sosial," tegasnya.
Kent menilai RSUD harus jadi garda terdepan layanan kesehatan, terutama bagi warga Jakarta yang kurang mampu. Ia mendorong Dinkes DKI untuk awasi ketat dan beri sanksi tegas ke RSUD yang pilih-pilih pasien.
"Prinsip JKN itu gotong royong. Pemerintah harus jamin kesehatan warga, dan RSUD sebagai ujung tombak tidak boleh abai. Kalau ada RSUD yang diskriminasi, itu pelanggaran. Saya akan terus awasi," tegasnya.
Ia juga dukung visi Gubernur Pramono Anung untuk tingkatkan standar RSUD jadi rumah sakit internasional, tapi tekankan bahwa perbaikan layanan adalah dasar utamanya.
"Jangan ada lagi diskriminasi hanya karena pasien pakai BPJS. Pemda musti pastikan semua warga dilayani adil. Pak Gubernur juga ingin RSUD di Jakarta bisa berikan layanan prima dan tingkatkan standarnya," kata Kent.
Di akhir, Bang Kent berkomitmen terus awasi anggaran kesehatan agar tepat sasaran. Ia ingin pastikan dana publik untuk kesehatan benar-benar bermanfaat bagi warga, khususnya pengguna BPJS.
"Jangan ada lagi alasan seperti kamar penuh atau administrasi nggak lengkap. Saya harap ke depan nggak ada lagi drama-drama kayak gini," pungkasnya.