Bupati Bogor Rudy Susmanto telah memobilisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk memeriksa empat kepala desa yang diduga meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan di wilayahnya. Rudy mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan.
Tim Saber Pungli Kabupaten Bogor melibatkan unsur Polres Bogor, jaksa, dan Inspektorat Kabupaten Bogor. Mereka akan mengikuti proses hukum yang berlaku untuk menindak oknum kepala desa yang terlibat.
Keempat kepala desa yang terlibat berasal dari Desa Jabon Mekar, Desa Sukajaya, Desa Klapanunggal, dan Desa Cicadas. Tim Saber Pungli memperkirakan akan memerlukan waktu sekitar satu pekan untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan sanksi yang akan diberikan.
Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan menindak tegas tindakan premanisme dan tindak pidana yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus akan diserahkan kepada Polres Bogor dan Kejari setempat untuk ditindaklanjuti.
Peran Tim Saber Pungli dalam kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan pungutan liar. Rudy berharap bahwa proses hukum yang sedang berjalan akan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menyikapi insiden ini, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan pemantauan terhadap perilaku para pejabat desa dan siap mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya Tim Saber Pungli, diharapkan tindakan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
Keberadaan Tim Saber Pungli juga menjadi bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik pungutan liar yang merugikan.
Sebagai wujud keadilan dan penegakan hukum, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menanggulangi korupsi dan pungutan liar di lingkungan pemerintahan daerah. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.