Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Hari Pers Nasional 2026 diperingati pada Senin, 9 Februari, di tengah iklim global yang ditandai ketidakpastian, sementara Indonesia menghadapi tekanan domestik yang makin berat di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di seluruh dunia, perang, bencana kemanusiaan, dan persaingan geopolitik terus berlangsung, membentuk lingkungan internasional yang konsekuensinya makin meluber melampaui batas-batas negara.
Perang Rusia-Ukraina berlarut tanpa akhir yang jelas, sementara operasi militer Israel di Gaza telah menyebabkan korban sipil yang sangat besar, memperdalam krisis kemanusiaan yang terus berlanjut meski ada inisiatif diplomasi seperti Board of Peace yang didukung AS.
Konflik-konflik ini terjadi bersamaan dengan melebarnya ketimpangan global, di mana kesenjangan kekayaan, kapasitas teknologi, dan pengaruh politik antarnegara makin tajam, memicu ketidakstabilan dan kekecewaan di berbagai wilayah.
Indonesia, sementara itu, menghadapi serangkaian tantangan internal yang kompleks yang menguji tata kelola, kohesi sosial, dan ketahanan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Upaya memberantas korupsi masih sulit tercapai. Penegakan hukum masih dipersepsikan luas tidak merata—sering keras pada yang lemah tapi lunak pada elite—merusak kepercayaan publik pada sistem peradilan.
Kemiskinan terus memakan korban secara sunyi. Bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur, didorong oleh kesulitan ekonomi, mengejutkan bangsa dan mengungkap dampak kemanusiaan di balik indikator pembangunan yang abstrak.
Bencana alam semakin memperberat kesulitan nasional. Pada akhir November 2025, banjir bandang dan tanah longsor menerjang sebagian Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menewaskan warga serta menghancurkan rumah, infrastruktur, dan mata pencaharian.
Skala kerusakan di tiga provinsi itu masih hidup dalam ingatan publik, memperkuat bagaimana geografi dan kerentanan iklim terus menjadi tantangan nasional yang berkelanjutan.
Ketahanan Kolektif
Memasuki Januari 2026, ketahanan kolektif diuji lagi, saat tragedi baru menyusul satu tahun yang sudah penuh penderitaan.
Kecelakaan pesawat di Sulawesi Selatan merenggut nyawa, disusul tanah longsor mematikan di Kabupaten Bandung Barat, menggarisbawahi kelemahan persisten dalam kesiapsiagaan bencana dan ketahanan infrastruktur.
Di latar belakang yang tidak stabil ini, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional, penghormatan tahunan atas kontribusi jurnalisme bagi republik dan fondasi demokrasinya.
Industri media sendiri sedang mengalami transformasi mendalam, memasuki era yang dibentuk oleh kecerdasan buatan yang menawarkan baik peluang maupun risiko eksistensial.
Di satu sisi, alat-alat AI meningkatkan efisiensi newsroom, membantu analisis data, transkripsi, dan pengorganisasian, memungkinkan jurnalis fokus pada peliputan yang lebih mendalam dan substantif.
Di sisi lain, teknologi yang sama menyerap konten jurnalistik berkualitas—sering dihasilkan melalui kerja investigasi mahal—tanpa kompensasi, mengancam model bisnis media yang sudah rapuh.
Disrupsi teknologi ini bersinggungan dengan tekanan global yang lebih luas, termasuk fragmentasi geopolitik, konflik regional, krisis iklim, dan ketidakpastian ekonomi, menciptakan tekanan berlapis pada institusi nasional.
Dalam kondisi seperti ini, komitmen profesional pers Indonesia bagi kemajuan kolektif bangsa menuju status negara maju menjadi bukan hanya diinginkan, tapi penting.
Tekanan-tekanan ini menuntut ketahanan nasional yang tidak hanya kuat, tapi juga cerdas, adaptif, dan berdasarkan informasi yang kredibel.
Dalam gejolak ini, peran pers profesional Indonesia diuji sekali lagi—bukan sekadar penyampai berita, tapi sebagai lembaga publik yang membantu menjaga arah bangsa.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini di tahun kedua, menghadapi tantangan lintas sektor yang memerlukan navigasi hati-hati di bidang politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi.
Stabilitas politik dan keamanan publik harus dijaga, pertumbuhan ekonomi dipercepat, serta kedaulatan pangan dan energi diperkuat, sambil mengelola persaingan makin intens antara kekuatan global.
Tugas-tugas ini berlangsung dalam lingkungan internasional yang makin kompetitif, di mana kesalahan kecil dapat berimbas ke pasar, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan posisi global Indonesia.
Bukan Negara Sendiri
Tantangan sebesar ini tidak bisa diatasi oleh negara sendiri, menegaskan mengapa pers, sebagai pilar keempat demokrasi, memikul tanggung jawab strategis yang sering dianggap remeh.
Mendukung pemerintah bukan berarti menyerahkan kemandirian. Dalam tradisi pers yang matang, keselarasan dengan negara berakar pada kesetiaan pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik sesaat.
Pers profesional membantu pemerintah dengan cara paling mendasar: menyampaikan fakta akurat, konteks jelas, dan ruang untuk debat publik yang rasional serta santun.
Peran ini menjadi kritis di tengah banjir disinformasi, hoaks, dan propaganda lintas batas, apalagi ketika pelaporan birokrasi masih berisiko mengutamakan kenyamanan daripada kejujuran.
Media arus utama Indonesia berfungsi sebagai jangkar kebenaran, membantu memastikan kebijakan publik berdasar realita, bukan narasi yang dipoles untuk menyenangkan atasan.
Ketika perkembangan geopolitik global—dari ketegangan Indo-Pasifik hingga gangguan rantai pasokan—bergaung di dalam negeri, warga butuh penjelasan, bukan sensasionalisme atau ketakutan berlebihan.
Pada titik ini, jurnalisme berkualitas menjadi kontribusi nyata bagi ketahanan nasional: menenangkan tanpa membius, kritis tanpa menghasut, tegas tanpa kehilangan empati.
Pers juga berfungsi sebagai penerjemah kebijakan. Agenda strategis Presiden Prabowo—modernisasi pertahanan, downstreaming industri, transformasi pangan, dan pengembangan SDM—kompleks dan sangat teknokratis.
Tanpa liputan mendalam dalam bahasa yang mudah diakses, kebijakan seperti itu berisiko disalahpahami, membuat program yang baik pun bisa gagal karena komunikasi yang buruk.
Jurnalisme: "Mengapa" dan "Bagaimana"
Jurnalisme yang menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana”, bukan hanya “apa”, memungkinkan warga menilai kebijakan secara adil. Kepercayaan dibangun melalui pemahaman, bukan paksaan.
Namun dukungan bagi negara tidak boleh kabur menjadi pembenaran tanpa kritis. Pers tetap wajib menjalankan fungsi korektifnya melalui pengawasan berbasis data dan investigasi yang bertanggung jawab.
Bangsa yang kuat membutuhkan cermin yang jujur. Pers adalah cermin itu, merefleksikan realita apa adanya, bukan seperti yang diinginkan kekuasaan.
Dalam persaingan geopolitik global, narasi tentang Indonesia sendiri menjadi medan pertarungan, dibentuk oleh media internasional, lembaga asing, dan aktor non-negara.
Terkadang, Indonesia digambarkan terlalu optimistis; di lain waktu, terlalu bermasalah. Jarang gambaran itu lengkap atau seimbang.
Di sinilah pentingnya strategis pers nasional yang kuat menjadi jelas, memastikan cerita Indonesia disampaikan secara proporsional dan penuh keyakinan.
Tugas ini membutuhkan sikap menahan diri tanpa chauvinisme dan percaya diri tanpa rasa inferior, keseimbangan yang memerlukan disiplin redaksional dan kematangan profesional.
Beban ini tidak hanya dipikul jurnalis. Organisasi media memikul tanggung jawab melalui keputusan redaksional, model bisnis, dan kemauan berinvestasi dalam jurnalisme berkualitas.
Di bawah tekanan ekonomi global, godaan clickbait dan polarisasi menguat. Jalan pintas seperti itu mungkin mendatangkan trafik jangka pendek tapi secara perlahan mengikis kepercayaan publik.
Sejarah menunjukkan kepercayaan adalah aset jangka panjang, hanya diperoleh melalui konsistensi, integritas, dan keberanian menolak popularitas ketika kebenaran menuntut sebaliknya.
Jurnalisme Berorientasi Publik
Hari Pers Nasional 2026, yang diperingati di Serang, Banten, pada 9 Februari dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Kuat, Bangsa Berdaulat”, menjadi momen refleksi kolektif.
Pers Indonesia lahir dari perjuangan, matang bersama republik, dan berulang kali diuji—dari era revolusi hingga era hiper-digital sekarang.
Yang bertahan bukan yang paling keras, tapi yang paling setia pada nilai inti: bahwa kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab.
Membantu pemerintah Presiden Prabowo menghadapi tantangan nasional bukan tentang kesetiaan politik, tapi tentang komitmen pada masa depan Indonesia.
Melalui jurnalisme yang imparsial, cerdas, dan berorientasi publik, pers profesional dapat menjadi pemersatu dalam masyarakat yang rentan terbelah.
Ia menjaga nalar publik di tengah dunia yang makin bising, emosional, dan penuh gangguan.
Dalam upaya Indonesia mengejar Visi 2045, satu hal tetap konstan: republik ini membutuhkan pers yang kuat agar tetap utuh.
Kekuatan itu hanya muncul dari jurnalis yang menyadari pekerjaan mereka bukan sekadar profesi, tapi sebagai panggilan nasional.
Selamat Hari Pers Nasional.
Berita terkait: Prabowo apresiasi peran pers dalam demokrasi pada Hari Pers Nasional
Berita terkait: AI mengacaukan jurnalisme global, Indonesia peringatkan risiko bagi pers
*)Rahmad Nasution adalah jurnalis Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
Pandangan dan opini di halaman ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi resmi ANTARA.
Hak Cipta © ANTARA 2026