Senin, 22 September 2025 – 18:44 WIB
Jakarta, VIVA – Kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayani di Kabupaten Sidoarjo aja belum genap satu tahun, tapi udah dihantuin konflik yang bikin publik geleng-geleng kepala.
Baca Juga:
Istana: Kenaikan Gaji ASN sampe TNI Polri Masih Belum Pasti Tahun Ini
Hubungan mereka yang awalnya kompak sekarang malah memanas, bahkan sampe ada ancaman mau dilaporin ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Konflik ini gak muncul tiba-tiba. Ada beberapa kejadian yang bikin hubungan Subandi-Mimik retak, mulai dari pernyataan yang kontroversial sampe polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN). Ini dia fakta-faktanya.
Baca Juga:
Gubernur Tanggapi Video Sekda Bali Marahin ASN Soal Kebocoran Iuran Donasi buat Korban Banjir
1. Video Kontroversial Bupati Subandi
Awal keretakan terjadi pada Maret 2025. Waktu itu, ada video yang memperlihatkan Bupati Subandi bilang anggota DPR cuma menghambur-hamburin uang.
Baca Juga:
Diakui Banyak Negara, Palestina Bilang Keputusan Ini Berani dan Sesuai Hukum Internasional
Pernyataan itu bikin DPRD Sidoarjo marah dan minta klarifikasi serta maaf resmi. Meski gitu, hubungan Subandi dan Mimik masih keliatan baik di periode ini.
2. Permintaan Maaf yang Ditolak Fraksi Gerindra
Dalam rapat paripurna tanggal 17 Juni 2025, Subandi akhirnya minta maaf. Tapi, permintaan maafnya dianggap gak tegas dan gak nyebutin kesalahan secara spesifik.
Fraksi Gerindra malah nolak permintaan maaf itu. Padahal Gerindra itu partai yang ngusung Subandi-Mimik di Pilkada 2024. Yang lebih menarik, Wabup Mimik yang juga Ketua DPC Gerindra Sidoarjo ikut dukung sikap partainya buat nolak maaf sang bupati.
3. Wabup Mengaku Sering Dikesampingin
Mimik mulai ngungkapin keluhannya sebagai Wakil Bupati. Dia ngerasa sering gak dilibatin dalam pengambilan keputusan penting, termasuk bikin Peraturan Bupati tentang insentif pajak dan pengelolaan P3K.
Pernyataan blak-blakan Mimik inilah yang mulai memperkuat isu retaknya hubungan sama Subandi.
4. Mutasi ASN Jadi Puncak Konflik
Situasi makin memanas waktu Subandi melantik 61 ASN pada 17 September 2025. Menurut Mimik, sebelumnya cuma disepakati 31 ASN. Penambahan jumlah itu dilakukan tanpa dia dikasih tau, padahal dia sebagai pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK).
Mimik bahkan ngaku udah kirim surat resmi sehari sebelum pelantikan buat minta klarifikasi, tapi gak dapet jawaban. Akhirnya, dia memilih buat gak hadir di acara pelantikan itu.
5. Wabup Sebut Ada Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Selain soal mutasi, Mimik juga soroti dugaan penyalahgunaan wewenang. Dia bilang ada staf pribadi bupati yang ngambil alih kewenangan teknologi informasi di BKD, tapi gak ada tindak lanjutnya.
Halaman Selanjutnya