Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah meminta dibuatnya prosedur operasi standar (SOP) untuk mengatur pekerjaan galian dan proyek-proyek konstruksi. Hal ini menanggapi keluhan masyarakat yang terus berulang tentang kemacetan lalu lintas, khususnya di Jalan TB Simatupang.
"Kami sudah bahas ini dalam rapat pleno kemarin. Pekerjaan konstruksi tanpa koordinasi yang baik harus dihindari ke depannya," ujarnya pada Kamis.
Gubernur mengakui bahwa proyek-proyek galian telah memicu kefrustrasian publik beberapa kali. Untuk mencegah gangguan lebih lanjut, ia menekankan bahwa pekerjaan seperti itu harus dikelola dengan benar karena langsung memengaruhi arus lalu lintas.
"Karena itu, semuanya harus diformulasikan, termasuk permintaan saya untuk SOP bagi konstruksi," tambah Pramono.
Dia menekankan bahwa SOP tersebut harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinas teknis, dan Dinas Perhubungan. Ini, katanya, akan memastikan proyek jalan tidak menyebabkan gangguan besar bagi mobilitas publik.
"Saya sungguh prihatin dengan kemacetan di Jakarta, terutama di TB Simatupang," ucapnya.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan di area tersebut, Pramono melarang pengatur lalu lintas freelance dan joki parkir ilegal di sepanjang TB Simatupang, Jakarta Selatan. Ia menyatakan manajemen lalu lintas di wilayah itu harus menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI, Satpol PP, dan polisi.
Pramono juga mendorong kontraktor untuk meminimalkan pembatas yang memisahkan proyek dari jalan agar memberikan akses lebih luas bagi pengendara.
Sebelumnya, ia mencatat bahwa penanganan masalah lalu lintas Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, seperti Intelligent Traffic Control System (ITCS) yang kini digunakan di 65 dari 321 persimpangan.
Untuk meringankan kemacetan di TB Simatupang, Dinas Perhubungan telah mengusulkan beberapa langkah, termasuk mengalihkan pintu keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke Lebak Bulus atau Pondok Indah, serta membangun layby dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati–TB Simatupang.