Golkar Menunggu Keputusan PDIP Mengenai Status Kader Jokowi: Itu Perlu Dihormati

Senin, 18 Maret 2024 – 16:14 WIB

Jakarta – Isu mengenai kemungkinan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung dengan Partai Golkar terus menjadi perbincangan. Status Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) menjadi sorotan utama.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari PDIP mengenai status kader Jokowi. Doli menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena Jokowi hingga saat ini belum pernah menyatakan keluar dari PDIP. “Sepanjang yang kita ketahui, beliau adalah kader PDI Perjuangan. Dan, PDI Perjuangan juga belum pernah mengumumkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader mereka. Hal ini juga perlu kita hormati. Oleh karena itu, keputusan ada pada Pak Jokowi,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 18 Maret 2024.

Meskipun demikian, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.

Di sisi lain, Doli enggan membahas dinamika internal Partai Golkar menuju Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diadakan pada bulan Desember 2024. Menurut Doli, pelaksanaan Munas Golkar masih jauh dan tidak perlu dipertimbangkan saat ini. Terlebih lagi, saat ini sedang berkembang isu mengenai kemungkinan Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, untuk bergabung sebagai kader Golkar dan ikut dalam kontestasi pemilihan ketua umum pada Munas tersebut. “Oleh karena itu, saya rasa kami belum membahas secara detail mengenai Munas karena masih jauh,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut. Dia menambahkan bahwa internal Golkar solid dalam mendukung pelaksanaan Munas yang direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun ini, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. “Kami solid dalam mendukung pelaksanaan Munas pada Desember 2024 sesuai dengan AD/ART dan untuk menyelesaikan periode ini hingga akhir,” ujar Doli.

MEMBACA  Uber, Lyft, dan DoorDash mengatur mogok Hari Valentine: Apa yang perlu Anda ketahui

Halaman Selanjutnya

“Makanya, saya rasa kami belum membahas secara detail mengenai Munas karena masih jauh,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut.