loading…
Pakar hukum Andrie Taruna mengatakan, energi dan pangan harus tumbuh bersama. Foto/SindoNews
JAKARTA – Indonesia saat ini berada di persimpangan dua agenda strategis nasional yang kelihatan saling bentrok. Kedua agenda itu adalah, percepatan transisi energi lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penguatan perlindungan lahan sawah untuk ketahanan pangan.
Pakar hukum Andrie Taruna menilai fenomena ini bukan benturan yang sebenarnya, tapi lebih karena desain kebijakan yang belum matang. Andrie menjelaskan, secara konstitusional, baik sektor energi maupun pangan punya tujuan tunggal, yaitu kemakmuran rakyat.
Menurut Andrie, tidak ada aturan hukum yang mewajibkan satu sektor harus mengalah dari sektor lain. “Sebenernya, kalau dibaca lebih teliti, benturan itu sebenarnya bukan konflik substansial, melainkan konflik semu yang muncul dari desain kebijakan dan tata ruang yang belum cukup matang,” ujarnya, Senin (23/3/2025).
Baca juga: Ketahanan Pangan Nasional sebagai Pilar Kedaulatan
Masalahnya timbul saat proyek PLTS skala besar butuh lahan dengan kriteria teknis tertentu, seperti intensitas matahari tinggi dan tanah yang landai, yang sayangnya sering beradu dengan lahan pertanian yang produktif.
Andrie menyoroti bahwa ruang nasional selama ini masih dikelola dengan paradigma yang cuma punya satu fungsi. Andrie bilang cara pandang yang memisahkan lahan hanya untuk sawah atau hanya untuk kawasan industri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia yang semakin kompleks.
Lihat video: Full Presiden Prabowo Pastikan Ketahanan Pangan Jelang Lebaran Tetap Aman
“Kawasan industri dianggap cuma sebagai kawasan industri. Cara lihat seperti ini mungkin cukup di masa ketika kebutuhan pembangunan masih sederhana. Tapi dalam konteks Indonesia sekarang—yang harus secara bersamaan membangun ketahanan pangan, mempercepat energi bersih, menjaga lingkungan, menurunkan emisi, dan menarik investasi—paradigma itu mulai menunjukkan keterbatasan yang serius,” tuturnya.