Jakarta (ANTARA) – Bencana hidrometeorologi yang menerjang tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025 tercatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dalam hitungan hari setelah banjir dan tanah longsor melanda, lebih dari dua juta orang mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Empat bulan kemudian, fase darurat sebagian besar telah tertangani, tetapi babak yang jauh lebih panjang, yaitu rekonstruksi permanen, baru saja dimulai.
Data dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatra mengungkap dua realita.
Di satu sisi, indikator darurat menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di sisi lain, indikator untuk rekonstruksi fisik masih menghadapi tantangan berkelanjutan di berbagai wilayah.
Banjir dan tanah longsor berdampak pada 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa di ketiga provinsi tersebut.
Sebanyak 98.942 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 39.138 unit rusak berat, 26.044 unit rusak sedang, dan 33.760 unit rusak ringan.
Sekolah yang terdampak mencapai 4.922 unit, fasilitas kesehatan 954 unit, dan tempat ibadah 1.593 unit. Total perkiraan kerugian dan kerusakan mencapai Rp16,83 triliun atau US$995,4 juta berdasarkan perhitungan pada pekan kedua Desember 2025.
Di balik angka-angka ini, Aceh menanggung beban terberat. Dari total 98.942 rumah rusak, 81.654 unit berada di Aceh. Jumlah pengungsi di Aceh mencapai 1,46 juta dari total 2,1 juta di seluruh Sumatra.
Per 20 Maret, tujuh kabupaten di Aceh masih dikategorikan "membutuhkan perhatian khusus" dalam hal tata kelola dan pemulihan sosial, jauh lebih banyak dibandingkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masing-masing hanya memiliki dua kabupaten dalam kategori tersebut.
Menanggapi bencana ini, pemerintah telah mengerahkan sumber daya yang besar.
Hingga 14 Februari, sebanyak 92.158 personel dari 17 kementerian dan lembaga dimobilisasi, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tenaga kesehatan, relawan mahasiswa, dan taruna dari berbagai akademi negara.
Per 24 Maret, terdapat 35.463 personel di daerah terdampak bencana, meningkatkan proses respons pasca-bencana.
Jumlah pengungsi yang tinggal di tenda turun drastis dari 2,1 juta pada awal Desember 2025 menjadi hanya 171 orang per 24 Maret, semuanya berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan Bireuen.
Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah tidak memiliki pengungsi di tenda. Jalan nasional di ketiga provinsi telah pulih sepenuhnya. Seluruh 867 puskesmas dan 87 rumah sakit umum daerah yang terdampak telah beroperasi normal kembali.
Stasiun pancar ulang (BTS) telekomunikasi telah pulih sepenuhnya. Pasokan listrik telah dipulihkan ke 99,99 persen pelanggan yang terdampak.
Kegiatan belajar mengajar di semua 4.922 sekolah terdampak telah berjalan 100 persen, meskipun 50 sekolah masih menggunakan tenda dan enam lainnya sementara menggunakan gedung lain.
Reaktivasi pasar tradisional telah mencapai 93 persen dari 210 pasar yang terdampak. Pengerukan lumpur di 529 lokasi yang ditargetkan telah mencapai 84 persen penyelesaian.
Fase Rekonstruksi
Di luar penanganan pasca-darurat, perumahan permanen merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat terdampak untuk kembali ke kehidupan normal.
Namun, implementasi di lapangan tidak terhambat oleh kendala anggaran, melainkan oleh masalah berulang mengenai data penduduk terdampak.
Untuk mendukung masa tunggu perumahan permanen, pemerintah telah menyediakan hunian sementara bagi penyintas bencana.
Dari target 19.351 unit hunian sementara, sekitar 84 persen telah dibangun agar warga terdampak dapat tinggal lebih nyaman sebelum rumah permanen mereka selesai.
Pemerintah menargetkan pembangunan 36.669 unit rumah permanen di ketiga provinsi.
Per 24 Maret, hanya 110 unit yang telah selesai sepenuhnya, sementara 1.359 unit sedang dalam proses pembangunan. Artinya, masih lebih dari 35.000 unit rumah permanen yang perlu diselesaikan dalam target rekonstruksi tiga tahun.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah: Rp60 juta untuk rumah permanen, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp15 juta untuk yang rusak ringan.
Namun, masalah validasi data di daerah menjadi kendala dalam penyaluran dana bantuan ini.
Per 5 Maret, Badan Pusat Statistik (BPS) baru menerima data dari 45 kabupaten/kota, sementara tujuh wilayah sama sekali belum mengajukan permintaan dana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mendesak kepala daerah untuk segera menyelesaikan pendataan.
Dia menekankan bahwa bantuan akan memprioritaskan wilayah yang mengirimkan data lengkap lebih cepat, dengan memungkinkan pengajuan secara bertahap agar proses penyaluran keseluruhan tidak tertunda.
Rekonstruksi Tiga Tahun
Di luar perumahan, pemulihan infrastruktur juga menggambarkan perjalanan panjang ke depan. Proses normalisasi sungai baru mencapai 44 persen untuk sungai yang ditangani pemerintah pusat dan 37 persen untuk yang dikelola pemerintah daerah.
Jembatan daerah hanya 67 persen yang berfungsi. Rehabilitasi 42.702 hektar lahan pertanian baru mencapai 1.311 hektar, atau sekitar tiga persen.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk rekonstruksi ini diperkirakan Rp130 triliun atau sekitar US$7,6 miliar selama tiga tahun. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri mengusulkan sekitar Rp70 triliun atau sekitar US$4,1 miliar untuk perbaikan infrastruktur permanen.
Selain itu, pemerintah telah mengamankan tambahan Dana Transfer Daerah sebesar Rp10,6 triliun atau sekitar US$626,9 juta.
Kementerian Sosial juga telah memproses penyaluran bantuan kehidupan, dukungan perumahan, dan stimulus ekonomi senilai Rp713,9 miliar kepada 215.998 penerima manfaat dari total anggaran Rp878,6 miliar atau sekitar US$51,9 juta.
Dana, tenaga kerja, dan waktu dibutuhkan untuk membangun kembali Sumatra. Namun, intensitas kerja sama di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat akan menentukan kecepatan rekonstruksi hingga wilayah ini pulih sepenuhnya.
Berita terkait: Kementerian kerahkan semua pekerja sosial untuk pantau bantuan bencana di Sumatra
Berita terkait: Indonesia targetkan hentikan kehidupan tenda untuk pengungsi Aceh sebelum Idul Fitri
Hak Cipta © ANTARA 2026