Jakarta (ANTARA) – PT Danantara Sumber Daya Indonesia dibentuk untuk ngilangin kecurangan ekspor kayak transfer pricing, bukan untuk ngambil alih perdagangan sumber daya alam, kata COO Danantara, Dony Oskaria.
Berbicara di Jakarta pada Kamis, Oskaria ngejelasin kalau badan ini diciptakan sebagai pengaman regulator, buat mastiin komoditas strategis Indonesia diperdagangin dengan harga pasar yang adil dan transparan.
"Itu tujuan kami yang sesungguhnya. Bukan untuk merampas komoditas dari eksportir atau jadi pedagang perantara buat jual lagi," ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk meluncurin DSI berawal dari bukti lapangan yang terus muncul soal praktik curang perusahaan di sektor ekstraksi, terutama transfer pricing dan under-invoicing.
Transfer pricing terjadi saat komoditas diekspor dengan harga yang dibuat lebih rendah ke perusahaan afiliasi pembeli di luar negeri. Sementara under-invoicing adalah pelaporan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai transaksi asli, dan keduanya bikin pendapatan negara berkurang drastis.
Pemerintah, lanjut dia, gak bakal tolerir praktik ini karena merugikan penerimaan negara dan mengurangi keuntungan ekonomi yang seharusnya didapat rakyat.
"Yang penting, transfer pricing dan under-invoicing jangan terjadi. Terus gimana pemerintah ngawasin ini? Makanya DSI dibentuk," kata Oskaria.
Dia juga bilang, mencegah dua praktik curang ini bakal jadi fokus utama DSI selama masa transisi mulai 1 Juni sampe 31 Desember 2026, sementara pemerintah bangun one-stop shop untuk ekspor sumber daya alam.
Di periode ini, eksportir komersii yang sah bisa jalan kayak biasa. Tapi, mereka harus laporin semua kegiatan dengan ketat ke DSI lewat sistem layanan ekspor terpadu yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
COO itu minta pihak swasta gak usah panik, dan yakinin kalau Negara gak punya niat buat ganggu ekosistem perdagangan yang stabil atau ngerusak pertumbuhan ekonomi.
Pemerintan juga udah komitmen buat ngehormati semua kontrak ekspor yang ada, dan bakal ada evaluasi kebijakan menyeluruh setelah tiga bulan pertama penerapan, tambah dia.
"Pemerintah gak punya niat untuk ngerusak sistem pendapatan kita. Sebaliknya, kita pingin pendapatan naik," kata Oskaria.
dia nambahin, nerapin tata kelola ekspor yang lebih sehat buat nguntungin sektor swasta karena naikin kepercayaan investor global ke perusahaan sumber daya alam Indonesia yang sudah go public.