Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia pada hari Jumat mengumumkan enam poin keputusan sebagai tanggapan terhadap “Tuntutan Rakyat 17+8” yang disampaikan dalam protes nasional baru-baru ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen parlemen untuk melakukan “evaluasi institusional total” dan telah disetujui dalam rapat konsultatif pimpinan DPR dan ketua fraksi pada Kamis.
“Keputusan ini menandai langkah serius menuju reformasi dan akuntabilitas,” kata Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kesepakatan ini juga ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Poin pertama mengakhiri tunjangan perumahan untuk semua anggota DPR efektif 31 Agustus.
Poin kedua menunda semua kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September, kecuali untuk menghadiri upacara kenegaraan resmi.
Parlemen juga akan memotong tunjangan terkait listrik, telepon seluler, “komunikasi intensif,” dan transportasi.
Berita terkait: Presiden Prabowo akan penuhi tuntutan protes secara bertahap: Wiranto
Pada poin keempat, DPR setuju untuk mencabut manfaat finansial untuk anggota yang diskors oleh partai politik mereka.
Keputusan kelima mewajibkan bahwa semua anggota legislatif yang diskors akan menjalani penyelidikan yang dikoordinasi antara Komite Etik DPR dan dewan etik partai masing-masing.
Terakhir, parlemen berjanji untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses legislatif dan pembuatan kebijakan.
Langkah ini menyusul diskorsnya lima anggota legislatif oleh partai mereka sendiri di tengah tekanan publik yang meningkat.
Anggota yang diskors termasuk Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem; Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama (yang dikenal sebagai Uya Kuya) dari Partai Amanat Nasional (PAN); serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Partai Golkar.
Protes massa pecah pekan lalu di beberapa kota, menyerukan transparansi, tata kelola etis, dan reformasi dalam institusi politik Indonesia.
Berita terkait: Protes nasional picu reformasi DPR yang dipimpin Puan Maharani
Penerjemah: Bagus Ahmad R, Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025