Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan tim penanggulangan bencana untuk segera mengerahkan dapur darurat bagi masyarakat terdampak bencana di seluruh Sumatra guna mencegah kelaparan.
Ia menekankan bahwa semua korban harus mendapat bantuan yang layak dan keluarga yang selamat perlu didukung sepenuhnya. Pemerintah pusat maupun daerah, katanya, harus merespons tragedi ini dengan lebih efektif, efisien, dan cepat.
“Pengerahan dapur darurat harus segera dilakukan. Namun, bahan baku masih terbatas dan masalah ini harus diatasi,” ujar Maharani usai menghadiri forum diskusi di Bandung pada Jumat.
Ia meyakini semua pihak saat ini bekerja secara maksimal untuuk melakukan tindakan yang diperlukan.
Ia menambahkan, DPR juga terus berupaya memberikan dukungan sebisanya untuk meringankan beban korban bencana.
Meski Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, pangan, kelautan, dan kehutanan telah memanggil Menteri Kehutanan guna mengevaluasi dugaan penyalahgunaan wilayah hutan yang diduga memperparah banjir bandang, ia menyatakan DPR akan fokus terlebih dahulu pada penanggulangan bencana.
“Kami akan mengkaji laporan terkait hal ini dan melakukan tindak lanjut setelah penanganan bencana selesai,” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihfungsikan 276 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi dapur darurat bagi warga yang mengungsi akibat banjir dan tanah longsor.
“Totalnya, 276 SPPG masih melayani pengungsi karena saat bencana, bantuan bukan hanya untuk anak-anak tetapi bagi seluruh warga terdampak,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana pada 3 Desember.
Dia menjelaskan bahwa SPPG merupakan fasilitas pemerintah yang dirancang untuk melayani siapapun dalam kondisi apapun.
Berita terkait: Sumatra floods: Finance Ministry prepares emergency disaster funds
Berita terkait: Indonesia to revoke 20 forest permits after deadly Sumatra floods
*Penerjemah: Bagus, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025*