Selasa, 15 Juli 2025 – 02:40 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan komisinya mengusulkan agar pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah segera dimulai dengan melibatkan partisipasi publik seluas mungkin.
Baca Juga:
Main Judol Pakai Uang Bansos, Wakil Ketua MPR: Diganti Saja Orangnya!
“Kami akan mengusulkan ke pimpinan DPR untuk mempercepat pembahasan dan memastikan transparansi dengan melibatkan publik. Ini penting, terutama bagi kalangan intelektual kampus dan non-kampus yang masih berkomitmen pada pengembangan demokrasi,” kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Aria menambahkan, meski pembahasan harus cepat dimulai, finalisasi UU terkait putusan MK tidak boleh terburu-buru. DPR ingin sebanyak mungkin masukan dan partisipasi publik dalam penyusunan UU tersebut.
Baca Juga:
KPK Nilai Sejumlah Pasal RUU KUHAP Tidak Sinkron dengan UU KPK
Ia menegaskan kesalahan dalam penyusunan UU akan berdampak jangka panjang, sehingga prosesnya harus komprehensif.
“Pembahasannya harus cepat, tapi penyelesaiannya tidak perlu terburu. Kenapa? Kami ingin diskusi lebih transparan dan melibatkan publik, karena spektrumnya luas. Dampak kesalahan dalam keputusan tentang pemilu bisa sangat besar dan merusak dalam jangka panjang,” jelasnya.
Baca Jugaa:
RUU KUHAP, Pelapor Bisa Adukan Penyidik-Penyelidik Jika Laporan Tak Ditindaklanjuti
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda minimal dua tahun atau maksimal dua tahun enam bulan. Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala dan wakil daerah.
Politisi PDIP: Kritik Anies soal Kepala Negara Kerap Absen di Forum PBB Tak Salah
Politisi PDIP Aria Bima menanggapi kritik Anies Baswedan mengenai absennya kepala negara di forum PBB.
VIVA.co.id – 14 Juli 2025