Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa DPR akan menanggapi “tuntutan 17+8 dari rakyat” yang viral di media sosial pasca demonstrasi di berbagai daerah.
Menurutnya, poin-poin dalam tuntutan 17+8 tersebut juga disampaikan oleh beberapa perwakilan mahasiswa dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI pada hari Rabu.
“Termasuk 17+8, kami akan adakan rapat evaluasi besok bersama pimpinan fraksi untuk menyamakan persepsi dan mencapai kata mufakat di DPR,” ujar Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, saat demonstrasi berlangsung di depan kompleks parlemen, anggota DPR sempat berniat menemui massa. Namun, aksi itu dinilai sudah tidak murni lagi menyampaikan aspirasi.
“Begitu kami mau keluar, situasinya sudah tidak kondusif karena ada yang ikut-ikutan yang mengakibatkan kericuhan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa DPR telah melakukan evaluasi, bahkan sebelum audiensi dengan mahasiswa pada Rabu ini.
Menurut dia, evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Tuntutan Rakyat 17+8 yang berjudul “Transparansi, Reformasi, Empati” diunggah sejumlah publik figur di media sosial. Tuntutan ini mencakup 17 poin yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu dan delapan poin dengan tenggat waktu satu tahun.
Poin pertama dari 17 tuntutan adalah pembentukan tim penyelidik atas tewasnya driver ojol, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan lapis baja kepolisian, serta seluruh korban kekerasan aparat, menghentikan campur tangan TNI dalam urusan sipil, dan mendorong partisipasi DPR dalam forum-forum publik.
Delapan tuntutan lainnya mencakup reformasi besar-besaran DPR, reformasi partai politik, reformasi perpajakan, dan percepatan pengesahan RUU Pengampuan Aset.