Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan seksama.
Hal ini dianggap penting menyusul meningkatnya kasus keracunan makanan terkait MBG di beberapa daerah, di mana banyak siswa harus mendapat perawatan medis.
“Manfaat besar program ini harus dijaga dan tidak dirusak oleh tata kelola yang buruk di lapangan,” ujarnya dalam keterangan pada hari Sabtu.
Untuk itu, dia meminta BGN mengevaluasi pelaksanaan program secara rinci dan meningkatkan standar keamanan pangan serta pencegahan kontaminasi. Keseimbangan gizi dalam makanan yang disediakan juga harus tetap dijaga untuk mencapai tujuan program.
Dia menjelaskan bahwa evaluasi harus mencakup semua bagian rantai pasokan, mulai dari sumber dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, pengendalian mutu, pengemasan, hingga pengiriman.
Sari menegaskan bahwa kasus keracunan makanan tidak boleh dilihat hanya sebagai angka statistik karena keselamatan penerima manfaat harus terus diprioritaskan. Dia menekankan bahwa MBG harus menetapkan standar kecelakaan nol.
Dia menegaskan bahwa komisinya juga akan mendorong BGN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM guna menerbitkan standar keamanan pangan untuk program MBG.
Selain dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga dinilai dapat mendongkrak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian dan perikanan serta penciptaan lapangan kerja.
“Manfaat program ini telah dirasakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat, tidak hanya jutaan penerima manfaat, tetapi juga pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha,” kata anggota DPR itu.
Oleh karena itu, menghentikan program ini justru akan menjadi kerugian besar bagi rakyat Indonesia.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan tujuan memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program terbesar yang dijalankan di negara ini.
BGN sebelumnya melaporkan bahwa 70 kasus keracunan makanan tercatat dari Januari hingga September 2025, dengan 5.914 penerima manfaat terdampak.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Penerjemah: Agatha Olivia, Raka Adji
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025