JAKARTA (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi terhadap pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023. “Indeks kepuasan meningkat, dan kementerian juga menerima banyak penghargaan internasional. Kami sangat bangga,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada hari Rabu.
Sjaifudian kemudian meminta kementerian untuk mempertahankan kinerja yang baik dan juga meningkatkannya hingga akhir periode kerja. Dia juga menekankan perlunya regulasi yang lebih rinci dalam Kurikulum Mandiri untuk memiliki kekuatan hukum dan terus diimplementasikan oleh pemerintah dalam periode berikutnya. “Kita harus fokus pada aspek regulasi dan teknis. Tidak ada gunanya untuk mundur,” tegasnya.
Sjaifudian juga menekankan pengembangan Kurikulum Mandiri, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan kesejahteraan guru dalam pendidikan agama. “Saya berharap pendidikan berbasis agama di bawah Kementerian Agama juga dapat mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut dan tidak hanya sekolah reguler,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Makarim memaparkan berbagai pencapaian kinerja oleh kementeriannya, termasuk distribusi dana BOS yang mencapai 99,87 persen pada tahun 2023, pengangkatan 774.999 guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021-2023, dan 79.259 sekolah formal yang telah menerima bantuan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari tahun 2020 hingga 2023.
Indeks kepuasan pemangku kepentingan kementerian pada tahun 2023 juga meningkat sebesar 0,8 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat sebesar 85,9 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 86,7.
Berita terkait: Kementerian pendidikan akan menghabiskan Rp4,7 triliun untuk pengadaan dalam negeri pada tahun 2024
Berita terkait: Guru mendesak pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis
Penerjemah: Tri Meilani A, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2024