Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih untuk periode 2024-2029 untuk memprioritaskan produk legislatif, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Komisi juga meminta revisi Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat serta ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Melawan Penyiksaan (OPCAT) untuk diprioritaskan oleh anggota baru tersebut.
“Kepada anggota DPR yang baru, kami meminta untuk memprioritaskan diskusi mengenai beberapa produk legislatif terkait hak asasi manusia yang masih tertunda,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya pada hari Selasa.
Partainya juga mendesak DPR untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses dan substansi penyusunan legislasi di masa depan.
Dia mengingatkan anggota DPR untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam setiap produk legislatif, terutama dalam legislasi yang terkait dengan pembangunan dan investasi.
Komnas HAM juga meminta DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kementerian/lembaga yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia.
Langkah ini akan memperkuat administrasi pemerintah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh sektor bisnis untuk memajukan, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat, kata Sigiro.
Dia kemudian meminta DPR untuk memperhatikan secara khusus beberapa isu dan situasi hak asasi manusia, termasuk konflik di Papua dan dukungan untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia serius, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.
Terkait dengan institusi, Sigiro meminta dukungan dari DPR untuk memperkuat dan memberikan dukungan sumber daya bagi partainya.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat kemitraan antara DPR dalam menanggapi isu-isu hak asasi manusia dan situasi yang menjadi perhatian publik,” katanya.
Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia tentang Hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, diresmikan pada hari Selasa di Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta.
Indonesia akan mengungkap strategi hak asasi manusia dalam bisnis di PBB.
Translator: Fath Putra M, Resinta Sulistiyandari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024