Di Mataram (ANTARA) – Seluruh dokumen dan aset di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB hancur dan dijarah saat unjuk rasa pada Sabtu sore (30 Ags).
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengonfirmasi bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan dari kebakaran dan penjarahan tersebut.
“Gak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya benar-benar hancur dan habis,” katanya di Mataram pada hari Minggu.
Meskipun seluruh gedung hangus dan dijarah, Rupaeda mengatakan dia belum bisa memperkirakan total kerugian dari semua aset, dokumen, dan fasilitas milik pemerintah provinsi itu.
“Kami belum punya angkanya karena gedung dan asetnya berada di bawah kepemilikan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Walau kehilangan kantor, dia menekankan bahwa tugas dan fungsi dewan akan berjalan seperti biasa.
“Pekerjaan DPRD harus terus berjalan. Kami butuh kantor, kami butuh sekretariat, meskipun kecil, untuk menjalankan tanggung jawab kami. Insya Allah, semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar anggota legislator yang mewakili Kabupaten Lombok Timur itu.
Untuk memastikan operasional, dia mengatakan pimpinan dan anggota dewan akan sementara bekerja dari tenda darurat yang didirikan di halaman DPRD.
“Untuk sekretariat, kami akan pakai tenda, sementara untuk rapat paripurna kami akan pinjam Aula Sangkareang di Kantor Gubernur NTB. Untuk rutinitas harian, kami akan tetap bekerja menggunakan tenda untuk sementara,” tambah dia.
Unjuk rasa yang berubah menjadi pembakaran dan penjarahan ini melibatkan ribuan pengunjuk rasa di kompleks DPRD pada hari Sabtu.
Dua gedung dibakar: ruang sidang utama yang digunakan untuk rapat harian dan paripurna, serta gedung sekretariat yang dipakai oleh staf dan pegawai.
Sebagian besar kompleks itu tinggal puing setelah diobrak-abrik, dirusak, dan dibakar selama kerusuhan.
Translator: Primayanti
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025