Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan pentingnya membangun kesadaran tentang pembayaran zakat di kalangan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
Beliau menyoroti pentingnya dana filantropi tersebut selama Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (25 September) malam.
Dalam pernyataan kantornya yang dikutip di sini pada hari Kamis, Effendy menegaskan bahwa zakat adalah mekanisme paling efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya membantu pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan meningkatkan standar hidup mereka.
“Ia penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang pembayaran zakat. Jika tidak, kita mungkin akan melihat di masa depan, orang-orang dipaksa untuk membayar zakat, yang tidak baik,” katanya.
Mengacu pada zakat al-Fitr, sumbangan amal wajib yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan, menteri tersebut menekankan bahwa jauh lebih baik bagi umat Muslim untuk secara sukarela membayar zakat, didorong oleh pemahaman akan pentingnya daripada paksaan.
Terkait berita: Kementerian targetkan pengumpulan zakat mencapai Rp100 triliun
Dalam konteks tersebut, ia juga menegaskan bahwa zakat pada dasarnya berfungsi sebagai cara untuk menyucikan pendapatan atau aset seseorang dari kemungkinan cara perolehan yang tidak bersih.
“Oleh karena itu, pemberian sedekah seharusnya didorong oleh iman. Setiap Muslim harus memiliki kesadaran, termasuk tentang jumlah sedekah yang harus mereka berikan,” katanya.
Rapat Koordinasi Nasional Baznas, yang berlangsung pada 25-27 September, diikuti oleh sekitar 1.200 pejabat Baznas yang mewakili kantor pusat dan kantor-kantor regional di 38 provinsi dan 514 kota dan kabupaten.
Tema yang diadopsi untuk pertemuan nasional adalah “Sinergi untuk Manajemen Zakat Inklusif guna Mengentaskan Kemiskinan dan Mengejar Kemakmuran untuk Menjadikan Misi Asta Cita Sukses.”
Terkait berita: Lisensi lembaga zakat untuk melindungi dari penyelewengan dana publik
Translator: Sean F, Tegar Nurfitra
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024