Kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN mencapai Rp150 triliun, dimana pemerintah menawarkan berbagai skema. Foto/Dok
JAKARTA – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), Agung Wicaksono menyatakan bahwa kebutuhan biaya investasi sektor hunian di IKN mencapai Rp150 triliun. Agung menjelaskan bahwa dana investasi tersebut diperlukan untuk memenuhi permintaan hunian dari sektor swasta.
“Data menunjukkan bahwa total lahan perumahan yang dibutuhkan atau tersedia untuk hunian di IKN adalah 600 hektare, dengan perkiraan kebutuhan investasi sebesar Rp150 triliun,” ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, pada Kamis (7/3/2024).
Agung juga menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan berbagai skema investasi mulai dari Investasi langsung hingga berbagai risiko melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).
“Kegiatan market sounding untuk proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan atas prakarsa Badan Usaha adalah sebuah bentuk unsolicitid KPBU,” tambahnya.
Estimasi kebutuhan biaya investasi ini didasarkan pada proyeksi populasi di IKN ke depan. Hal ini disebabkan tidak hanya akan dihuni oleh para PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi juga pekerja di sektor swasta.
Di waktu yang berbeda, Staff Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Diany Sadiawati menyatakan bahwa jumlah populasi di IKN diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang pada tahun 2045 mendatang.
“Pada tahun 2045, Nusantara diharapkan menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia dengan sekitar 1,9 juta warga, yang setara dengan jumlah penduduk San Jose, California saat ini,” ujar Diany dalam pernyataan tertulisnya (18/7).
(akr)