loading…
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, menyerahkan rekomendasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA – Pimpinan DPR mengadakan pertemuan audiensi dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menjadi salah satu delegasi yang diundang dalam acara tersebut.
Pertemuan ini menjadi ruang deliberasi publik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan strategis dan aspirasi berbasis kajian akademik langsung pada pimpinan lembaga legislatif. BEM PTNU Se-Nusantara melihat forum ini sebagai momen penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan tanggung jawab moral dalam menjaga demokrasi yang substantif.
Melalui riset kolektif dan konsolidasi bersama koordinator wilayah dari 11 provinsi di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara mengidentifikasi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami defisit substantif. Selain itu, supremasi sipil masih lemah, parlemen dinilai cenderung elitis, sementara regulasi politik maupun ekonomi belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial sesuai amanat UUD 1945.
Kajian ini juga menyoroti krisis legitimasi DPR RI yang muncul akibat praktik elitis, rendahnya akuntabilitas, dan pola distribusi kesejahteraan politik yang tidak merata. Hal ini menimbulkan paradoks representasi, di mana lembaga perwakilan rakyat justru semakin menjauh dari fungsi idealnya sebagai penyalur aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, menegaskan bahwa hasil kajian ini bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga merupakan tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih baik. Kajian ini lahir dari penelitian bersama dan diskusi kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. “Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya usai pertemuan.