Di masa depan, pengembangan Kota Nusantara tidak akan memerlukan APBN

Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi bahwa dalam 10 tahun mendatang, pembangunan ibu kota baru Indonesia tidak akan memerlukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Prediksi kami adalah minat investor terhadap Kota Nusantara akan terus meningkat,” kata Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, saat dihubungi dari Penajam, Kalimantan Timur, pada hari Minggu.

Menurutnya, dalam waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai sekitar Rp50 triliun (US$3,1 miliar), mulai dari September 2023 hingga Februari 2024.

“Dan kami memprediksi bahwa sepanjang tahun ini (2024), investasi yang masuk ke Kota Nusantara akan mencapai sekitar Rp55 triliun (US$3,5 miliar),” katanya.

Jadi pencapaian investasi yang diperkirakan melebihi target OIKN sekitar Rp100 triliun (US$6,3 miliar) hingga akhir tahun ini.

Jika pencapaian investasi selama enam bulan diakumulasikan dalam 10 tahun sejak Kota Nusantara mulai beroperasi penuh sesuai target Presiden Jokowi, kata Agung Wicaksono, maka investasinya akan mencapai sekitar Rp1.000 triliun (US$63,6 miliar).

“Jika asumsi atau prediksi tersebut benar, maka dana APBN tidak akan lagi diperlukan untuk mengembangkan Kota Nusantara,” tambahnya.

Tahun ini, lanjutnya, Tiongkok dan Malaysia akan berinvestasi di sektor properti di Kota Nusantara, yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Nilai total investasi yang direalisasikan oleh kedua negara di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun (US$2,5 miliar).

Kemudian investasi dari Ciputra Group juga akan direalisasikan tahun ini dengan mengembangkan sebuah kota mandiri lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti perumahan, komersial, lapangan golf, dan desa di area Kota Nusantara, namun nilai investasinya belum diketahui.

Proyek pengembangan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan untuk memulai tender sekitar April 2024, kata Agung Wicaksono.

MEMBACA  Keir Starmer menyiapkan dasar untuk langkah-langkah yang tidak populer, meskipun hasilnya tidak pasti.

Berita terkait: Pusat Data Nasional, pembangunan IKN menunjukkan komitmen pemerintah

Berita terkait: Jokowi melakukan groundbreaking untuk kantor Telkom di IKN, mendukung smart city

Berita terkait: Pembangunan kantor BPJS Kesehatan melengkapi layanan kesehatan IKN

Penerjemah: Nyaman Bagus Purwaniawan, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024