DPRD Kabupaten Bekasi menyerukan agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat kapasitas fiskal yang terbatas.
Ketua DPRD Bekasi, Ade Sukron Hanas, menekankan bahwa kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah dan swasta melalui program CSR sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.
“CSR bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran kita. Pemerintah harus membangun kemitraan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan agar kontribusi CSR mereka bisa dimanfaatkan secara efektif untuk program pembangunan,” ujarnya di Cikarang, pada hari Rabu.
Dia mendorong pemerintah agar mengsinkronkan inisiatif CSR dengan rencana kerja daerah. Prioritas masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum, harus ditangani secara berkelanjutan.
Ade mengkritik perusahaan yang memperlakukan CSR hanya sebagai formalitas tanpa memberikan manfaat yang nyata. “CSR tidak boleh berhenti hanya pada pemberian bola voli atau sumbangan kecil. Tindakan seperti itu tidak mencerminkan skala dampak yang seharusnya dari sebuah perusahaan,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi program CSR dengan prioritas daerah. Tujuannya agar kontribusi sektor swasta tepat sasaran.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan para pengelola kawasan industri untuk membahas proposal pemerintah daerah yang belum tercakup dalam APBD, sehingga bisa didukung melalui CSR,” jelasnya.
Aktivitas CSR yang diusulkan mencakup program di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, agama, lingkungan, pertanian, peternakan, perikanan, dan infrastruktur.
Dwy juga mendorong perusahaan untuk melaporkan kegiatan CSR mereka secara transparan. Ini akan membantu memastikan pembangunan yang merata di seluruh Kabupaten Bekasi.
“Banyak perusahaan sudah berkontribusi, tetapi tidak semuanya melaporkan programnya. Kami terus mendorong pelaporan yang transparan dan terkoordinir,” tambahnya.
Dia berharap dengan sinkronisasi dan pelaporan yang lebih baik, efektivitas CSR akan meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih adil.