Desa Emas Pekerja Migran Diresmikan di Jawa Tengah

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meresmikan Desa Emas Pekerja Migran di tiga desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Rabu. Tujuannya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.

Ketiga desa itu adalah Jlamprang, Kuripan, dan Margosari yang semuanya terletak di Kabupaten Wonosobo, kata Karding dalam acara peresmian, seperti dikutip dari keterangan Kementerian P2MI.

"Desa Emas Pekerja Migran ini hasil gotong royong semua pemangku kepentingan di desa untuk memberikan layanan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," ujar menteri.

Ketiga desa ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan migrasi pekerja secara aman dan legal serta bisa berkontribusi langsung bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Layanan yang disediakan meliputi informasi, penyuluhan, program literasi, bantuan usaha, dan sumber daya lain untuk mengurangi keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Karding menekankan bahwa Desa Emas Pekerja Migran adalah komponen penting dalam membangun tata kelola pekerja migran terstruktur di tingkat desa.

"Kalau ini dikelola dengan baik, bisa menghasilkan devisa besar. Kalau ini diurus (dengan benar), bisa memberi manfaat. Kalau ini diatur (efektif), bisa jadi berkah buat masyarakat," kata Karding kepada kepala desa dan warga setempat.

Ia mencontohkan Desa Bumidaya di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dari dua ribu penduduk, sekitar 250 orang bekerja di Taiwan dan mengirimkan remitan rutin hingga Rp500 juta per bulan ke desa.

"Kenapa bisa begitu? Karena ada ekosistem migran yang dikelola bersama oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Itulah yang harus kita tiru," katanya.

Menurut Karding, dana remitan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, menguatkan ekonomi lokal, bahkan menambah pendapatan daerah jika dikelola dengan benar.

MEMBACA  Perlu Mengatasi Merokok untuk Mencegah Penyakit TB Meningkat: Kementerian

Menteri juga mengajak semua pihak—mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga masyarakat—untuk bekerja sama memastikan pengelolaan migrasi yang aman dan prosedural.

"Kami ingin semua bisa bekerja di luar negeri secara legal. Karena itu, perlu kerja sama dari hulu di desa hingga hilir di negara tujuan," ujarnya.

Berita terkait: Pemerintah janji lindungi pekerja migran di zona konflik
Berita terkait: Indonesia dan Jerman kerja sama tingkatkan migrasi pekerja terampil
Berita terkait: Menteri desak diplomasi lebih kuat untuk perlindungan pekerja migran

Penerjemah: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025