Selasa, 11 Maret 2025 – 20:50 WIB
Depok, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melakukan restrukturisasi manajemen Bank BJB, mengikuti kasus korupsi yang terjadi di bank milik Pemerintah Jawa Barat dan Banten.
Baca Juga :
Didsik Depok Anggarkan Rp30 Miliar Beli Papan Tulis Interaktif, Gubernur Jabar Minta Dihapus
“Restrukturisasi yang pertama adalah kita ingin melakukan buka restrukturisasi. Restrukturisasinya bukan hanya pada orang yang menjabat, tetapi juga pada struktur jabatannya atau yang disebut dengan perubahan SOTK-nya. Dan kemudian perubahan SOTK ini akan diarahkan pada SOTK BJB yang sangat ramping, yang sangat ramping,” katanya usai rapat koordinasi evaluasi tata ruang bersama Menteri TR/BPN dan Bupati/Walikota se-Jawa Barat di Depok, Selasa 11 Maret 2025.
Baca Juga :
Ini Mobil Mewah Ridwan Kamil yang Tidak Dilaporkan ke Negara
Restrukturisasi yang dimaksud misalnya, jabatan direktur utama hanya satu orang. Kemudian jabatan direktur cukup tiga orang, komisaris hanya tiga orang. Selanjutnya jabatan wakil direksi ditiadakan serta jumlah cabang juga akan dirampingkan.
“Misalnya saya berikan contoh, direktur cukup 3, 1 Dirut, komisaris cukup 3, kemudian struktur yang bahasa saya itu wakil-wakil Dirut tidak mesti ada, jumlah cabang harus dirampingkan,” ujarnya.
Baca Juga :
Respon Dedi Mulyadi Soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK
Menurutnya, biaya operasional Bank BJB yang mencapai 90 persen harus diturunkan. Idealnya, kata dia, penurunan hingga ke angka 45 persen.
“Nah sehingga orang yang memiliki kecakapan dengan struktur yang ramping, biaya operasional yang efisien, bank akan tumbuh kepercayaan publiknya dengan baik, itu yang akan menjadi fokus kita kedepan,” tukasnya.
Dia juga menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan politiknya di Bank BJB. Menurutnya, Bank BJB harus dikelola menjadi kekuatan politik perbankan dan bukan politik praktis berbasis electoral.
“Dan, saya selalu tegaskan bahwa meskipun saya politisi tidak akan menggunakan kekuatan politik saya untuk Bank Jabar. Bank Jabar murni harus menjadi kekuatan politik perbankan, bukan politik praktis berbasis elektoral bukan, saya ingin itu dan saya pastikan tidak ada satu orang pun yang berasal dari tim sukses saya masuk ke Bank Jabar pasti orang-orang profesional,” tegasnya.
Dedi sudah melakukan langkah agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sejumlah upaya di forum RUPS.
“Kalau antisipasinya yang pertama kan dirutnya kan sudah mengundurkan diri, kemudian penggantinya sudah ada, dan memang begini deh kalau saya jelasin bahwa kedepan pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah-langkah di RUPS,” ujarnya.
Ditanya lebih dalam mengenai kasus korupsi Bank BJB, Dedi enggan menanggapi. Menurutnya, itu sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya ranahnya kan sudah ranah KPK ya kita serahkan sepenuhnya pada KPK,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Dia juga menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan politiknya di Bank BJB. Menurutnya, Bank BJB harus dikelola menjadi kekuatan politik perbankan dan bukan politik praktis berbasis electoral.