Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat ditangguhkan sementara dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sedang memperbaiki layanan dan berupaya memenuhi standar yang diperlukan.
Wakil Kepala BGN untuk Komunikasi Publik dan Pemeriksaan, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan di Jakarta pada Kamis bahwa per 25 Maret, berdasarkan data akumulatif sejak Januari 2025, sebanyak 1.528 SPPG atau dapur MBG di seluruh Indonesia masih dalam status penangguhan.
Dia menyebutkan angka tersebut menurun dibandingkan dua minggu sebelumnya karena lebih banyak operator yang telah mendaftar untuk sertifikasi higiene dan sanitasi (SLHS). “Banyak yang sekarang sudah mendaftar SLHS setelah ditangguhkan,” ujarnya.
Dua minggu lalu, jumlah SPPG terdampak lebih tinggi, terutama di Jawa yang mencatat lebih dari 1.500 unit, sementara Indonesia timur 779 dan Indonesia barat 492.
Nanik menjelaskan kebijakan penangguhan terutama menyasar SPPG yang belum mendaftar SLHS, namun banyak yang kini telah memenuhi persyaratan tersebut.
BGN menegaskan penangguhan sementara ini bertujuan memastikan standar layanan gizi, khususnya higiene dan sanitasi, tetap terjaga.
Lembaga itu juga mengkategorikan penangguhan menjadi kasus yang melibatkan insiden signifikan, seperti masalah pencernaan pada penerima manfaat, dan masalah non-signifikan, seperti ketidaksesuaian dengan standar teknis dapur.
Penangguhan karena insiden signifikan berdampak pada 17 SPPG di Sumatra (Wilayah I), 27 di Jawa (Wilayah II), dan 28 di wilayah timur (Wilayah III).
Sementara itu, masalah non-signifikan mempengaruhi 198 SPPG di Wilayah I, 464 di Wilayah II, dan 30 di Wilayah III.
Hingga data terbaru, 215 SPPG di Wilayah I, 491 di Wilayah II, dan 58 di Wilayah III masih dalam penangguhan.
Berita terkait: Efisiensi makanan gratis bisa hemat hingga Rp40 triliun per tahun: menteri
Berita terkait: Program MBG tidak berubah meski ada rumor pembelajaran jarak jauh: BGN
Penerjemah: Lintang B, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026