Dampak Jokowi pada Ekonomi dan Infrastruktur Indonesia

Senin, 21 Oktober 2024 – 19:33 WIB

Jakarta, VIVA – Setelah sepuluh tahun menjabat, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan yang signifikan yang telah memajukan bangsa ini. Administrasinya ditandai dengan proyek infrastruktur yang ambisius, peluncuran kereta tercepat di Asia Tenggara, dan komitmen yang kuat untuk menambah nilai sumber daya alam Indonesia.

Baca Juga :

Pramono Anung Bicara Kapasitas Mayor Teddy yang Menggantikan Posisinya sebagai Seskab

Salah satu pencapaian terbesar Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang luas di seluruh kepulauan. Selama masa kepresidenannya, lebih dari 2.100 kilometer jalan tol dibangun, dibandingkan dengan hanya 789 kilometer dalam 36 tahun sebelumnya.

Pemerintahannya fokus pada menghubungkan wilayah-wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Proyek-proyek besar termasuk Jalan Tol Trans-Sumatra, Jalan Tol Trans-Jawa, dan jalan raya Samarinda-Balikpapan di Kalimantan.

Baca Juga :

Panglima TNI Menugaskan Eks Jenderal Penjaga Nyawa Jokowi Menjadi Sekjen Kemhan, Ini Profilnya

\”Jalan tol yang telah kami bangun mempercepat konektivitas antar wilayah, memainkan peran penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia,\” ujar Jokowi pada beberapa kesempatan.

Presiden Jokowi Naik Motor Cek Jalan Tol Menuju Jembatan Pulau Balang, Kaltim

Baca Juga :

Tak Lagi Menjabat sebagai Presiden, Jokowi Ingin Diajak Rapat RT hingga Siskamling

Salah satu pencapaian monumental lainnya adalah peresmian sistem kereta cepat pertama di Indonesia, Whoosh, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Diluncurkan pada 2 Oktober 2023, Whoosh berjalan dengan kecepatan 360 km per jam, menjadikannya kereta tercepat di Asia Tenggara.

Namun, proyek ini mengalami keterlambatan akibat pandemi COVID-19 dan biaya yang melonjak, dengan biaya proyek akhir mencapai US$1,449 miliar. Meskipun menghadapi tantangan, Jokowi menyebut kereta tersebut sebagai “tonggak sejarah dalam modernisasi transportasi publik Indonesia.”

MEMBACA  PT Hutama Karya Menunjukkan Keunggulan di Forum Air Dunia ke-10

Jokowi juga mengadvokasi kebijakan penurunan nilai tambah, dengan tujuan menambah nilai sumber daya alam melimpah Indonesia. Administrasinya melarang ekspor mineral mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga untuk menarik investasi dalam industri pengolahan domestik.

\”Selama lebih dari 400 tahun, kita telah mengekspor bahan mentah. Sekarang, kita sedang membangun pabrik peleburan dan industri pengolahan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara,\” ujar Jokowi saat pidato Kenegaraan 2024. Hingga 2023, pendapatan dari ekspor nikel melonjak menjadi Rp520 triliun, lonjakan tajam dari hanya Rp45 triliun pada tahun 2015.

Saat Jokowi bersiap untuk mundur, ia tetap yakin bahwa penggantinya, Prabowo Subianto, akan melanjutkan upaya penurunan nilai tambah, memperluasnya ke sektor pertanian dan perikanan.

Halaman Selanjutnya

Jokowi juga mengadvokasi kebijakan penurunan nilai tambah, dengan tujuan menambah nilai sumber daya alam melimpah Indonesia. Administrasinya melarang ekspor mineral mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga untuk menarik investasi dalam industri pengolahan domestik.