Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan, termasuk pengolahan sampah, sebagai bentuk investasi jangka panjang.
“Polusi, tumpukan sampah, dan kerusakan lingkungan harus dihentikan sekarang. Pemerintah pusat dan daerah harus berada di garis depan, tapi masyarakat juga harus jadi bagian dari solusi,” katanya.
Hal ini disampaikan menteri saat rapat koordinasi lingkungan di Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu, menurut sebuah pernyataan.
Dia mencatat bahwa ketika kerusakan lingkungan terjadi, biaya pemulihannya akan lebih tinggi dibanding biaya pencegahanya.
Nurofiq khususnya menyoroti data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang menunjukan timbulan sampah di Jabar mencapai 6,1 juta ton pada 2024, dan sebagian besar belum dikelola secara optimal.
Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan sampah di rumah, sekolah, kantor, dan kawasan industri.
Menteri juga menyerukan kolaborasi di Jabar untuk meningkatkan pengelolaan sampah.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemprov Jabar menerapkan sistem hukuman dan penghargaan bagi pemerintah desa di provinsi itu.
Dia menjelaskan bahwa desa dengan pengelolaan sampah buruk tidak akan mendapatkan dana desa dan dukungan pemerintah untuk pembangunan.
Sementara itu, desa yang berhasil mengelola sampahnya akan dapat penghargaan dan tambahan dukungan program.
Pemprov juga berupaya memperkuat pendidikan lingkungan sejak dini melalui program Sekolah Sehat Bebas Sampah yang mengintegrasikan materi pembelajaran pengelolaan sampah ke kurikulum sekolah.
Berita terkait: Perlu gunakan teknologi tepat untuk tangani sampah, kata menteri
Berita terkait: Indonesia dorong bisnis danai pengelolaan sampah lewat CSR
Penerjemah: Prisca Triferna, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025