Kamis, 18 Desember 2025 – 21:00 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melaporkan bahwa per 30 November 2025 pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 614,9 triliun. Angka ini setara dengan 84,06% dari target total Rp 731,5 triliun yang tercantum dalam laporan semester (lapsem).
Tujuan dari pembiayaan utang ini, diakui Suahasil, adalah untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini seiring dengan defisit APBN per 30 November 2025 yang tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau setara 2,35% terhadap PDB.
"Saat ini defisitnya 2,35% dari PDB, namun sesuai laporan semester di DPR kita perkirakan defisit akan mencapai 2,78% dari PDB," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
"Jadi defisit saat ini yang 2,35% itu on track. Biasanya disebutnya tekor, tapi ini on track menuju desain dari APBN," tambahnya.
Suahasil merinci, pembiayaan non-utang tercatat mencapai minus Rp 41,4 triliun. Ini menandakan bahwa sumber dana tersebut dipastikan tidak menambah utang, melainkan berasal dari investasi di sektor tertentu.
Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang tersebut, realisasi pembiayaan secara keseluruhan hingga 30 November 2025 mencapai Rp 573,5 triliun. Angka ini setara dengan 86,63% dari outlook sebesar Rp 662 triliun.
"Jadi sebenarnya pemenuhan pembiayaan masih tetap terkendali, melalui langkah antisipatif seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash and debt management," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah melaporkan bahwa realisasi APBN hingga 31 November 2025 mencatat defisit sebesar Rp 560,3 triliun (2,35% terhadap PDB). "Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," kata Purbaya.
Dia merinci, pendapatan negara hingga 30 November 2025 tercapai Rp 2.351,5 triliun (82,1% dari outlook). Jumlah ini bersumber dari penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun, serta PNBP Rp 444,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara pada periode yang sama tercatat Rp 2.911,8 triliun (82,5% dari outlook). Realisasi ini berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.116,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 795,6 triliun.
Purbaya juga menyampaikan bahwa keseimbangan primer tercatat defisit Rp 82,2 triliun. "Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global," ujarnya.