Pati, Jawa Tengah (ANTARA) – Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, berhasil selamat dari mosi pemakzulan pada Jumat kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati justru merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki kepemimpinannya.
Mosi pemakzulan diajukan karena kepemimpinan Sudewo menjadi sorotan nasional akibat kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, termasuk kenaikan pajak daerah sebesar 250 persen, yang memicu kemarahan dan protes masyarakat pada bulan Agustus lalu.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, sebanyak 36 dari 49 anggota legislatif yang berasal dari enam fraksi partai memilih untuk merekomendasikan perbaikan kepemimpinan kepada Sudewo. Sementara itu, hanya satu fraksi partai yang memilih untuk pemakzulan.
"Dua per tiga suara, atau setara dengan 33 suara, diperlukan agar mosi pemakzulan disetujui. Namun, enam fraksi memilih untuk rekomendasi perbaikan kebijakan," jelas Badrudin usai sidang paripurna.
Hasil voting ini berarti bahwa DPRD Pati akan menghentikan proses pemakzulan. Dia menambahkan bahwa Bupati Sudewo, Gubernur Jawa Tengah, dan Menteri Dalam Negeri akan diberitahu tentang keputusan ini.
Ketua DPRD mendesak warga Pati untuk menerima keputusan dewan tersebut. Dia menambahkan bahwa Sudewo telah menegaskan kembali komitmennya di hadapan anggota DPRD untuk memperbaiki pemerintahannya menyusul kemarahan publik atas kebijakannya.
Pada 13 Agustus 2025, DPRD Kabupaten Pati membentuk pansus hak angket untuk menyelidiki kepemimpinan Sudewo setelah terjadi protes massa terkait rencananya yang kini ditunda untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250 persen serta pernyataannya yang dilaporkan tidak bersahabat terhadap penentangan publik.
Sikapnya yang mengabaikan kritik, ditambah dengan dugaan korupsi sebesar Rp3 miliar dari dana yang disita, telah meningkatkan desakan untuk memakzulkannya di kalangan warga, yang kemudian direspons parlemen dengan membentuk pansus.
Dalam sidang paripurna Jumat itu, pansus melaporkan 12 kegagalan dan kontroversi kepemimpinan oleh Sudewo, mulai dari rencana kenaikan pajak, pemberhentian kontroversial staf RSUD Pati dan pengangkatan sekretaris daerah, hingga kegagalan menjaga netralitas dalam mengelola Badan Amil Zakat daerah.
Menyusul laporan tersebut, fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Pati menyerukan pemakzulan bupati. Akan tetapi, semua fraksi partai lainnya justru merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Berita terkait: [Tautan berita 3]
Penerjemah: Akhmad Nazaruddin, Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025