Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa dewan direksi baru di BPJS Kesehatan menjadi momen untuk melakukan transformasi menyeluruh pada sistem jaminan kesehatan nasional.
“Ini adalah semangat baru. Kita harus pastikan masalah-masalah sebelumnya tidak terulang lagi,” kata Iskandar di sini pada Senin.
Ia mencatat dinamika yang sempat mengkhawatirkan dalam bulan-bulan terakhir telah diselesaikan secara internal, dan kini saatnya menjadikan kepemimpinan baru sebagai titik awal perbaikan struktural.
Iskandar menekankan kunci memulihkan kesehatan keuangan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang sehat.
Ia mendukung perbaikan kebijakan anggaran, dimulai dari identifikasi penerima subsidi yang tepat, pengelolaan data yang andal, serta pemilihan program yang efektif dan berkelanjutan.
“Mari bertransformasi agar BPJS Kesehatan bisa lebih maju di tahun-tahun mendatang. Tidak boleh ada lagi defisit yang berulang. Tantangan utama kita dimulai dari memperbaiki politik anggaran. Kebijakan anggaran yang tepat harus dimulai dari subsidi dan data yang akurat, lalu diikuti program yang tepat serta keterlibatan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan BPJS Kesehatan merupakan skema gotong royong berskala besar yang berakar pada Undang-Undang Dasar, sesuai Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan jaminan sosial bagi seluruh warga.
Semangat kegotongroyongan, tambahnya, harus diperkuat melalui partisipasi luas dan rasa kepemilikan publik yang lebih kuat.
Dalam hal transformasi, Iskandar menyoroti pembaruan data sebagai agenda paling mendesak, menekankan bahwa transparansi dan integrasi data antar lembaga sangat penting untuk meningkatkan komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis bukti.
Berita terkait: Indonesia targets 130 mln people for free health checks in 2026
Berita terkait: BPJS, BRIN strengthen research to optimize National Health Insurance
Berita terkait: Indonesia pushes preventive health measures to strengthen JKN reform
Penerjemah: Anita, Kenzu
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026