Padang (ANTARA) – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menolak usulan mengirim jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi melalui laut untuk musim haji tahun depan—rencana yang saat ini sedang ditinjau oleh Kementerian Agama.
“Iya, BP Haji tidak setuju dengan pengiriman jamaah haji pakai kapal,” kata staf ahli BP Haji, Ichsan Marsha, di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa usulan itu bertentangan dengan komitmen BP Haji untuk memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Marsha menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan BP Haji—yang akan mengambil alih tugas penyelenggaraan haji dari Kemenag tahun depan—untuk mencari cara mengurangi biaya perjalanan haji warga Indonesia pada 2026.
Namun, dia menekankan bahwa jalur laut justru akan menyulitkan pemerintah mencapai target mempersingkat masa tinggal jamaah di Arab Saudi dari 40 jadi 30 hari—langkah penting untuk menekan biaya.
“Singkatnya, ide pakai kapal tidak sejalan dengan misi kami untuk menurunkan biaya haji dan memperpendek masa tinggal di Tanah Suci,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa kementeriannya telah memulai pembahasan tentang rute haji via laut. Tapi, dia menekankan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendulu soal waktu dan biaya sebelum memutuskan.
“Ini sebenarnya bukan opsi baru. Kami masih perlu pertimbangkan banyak faktor, termasuk fakta bahwa perjalanan laut lebih lama,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (10 Juli).
Menteri mengungkapkan, beberapa perusahaan telah mendatangi pemerintah dengan tawaran mendukung rencana ini dengan menyewa kapal dari pihak ketiga.
“Banyak perusahaan datang ke kantor saya dengan ide mereka. Tapi, mereka belum punya kapalnya,” katanya.
Berita terkait:
- BP Haji mungkin ambil alih tanggung jawab haji pada 2026
- Presiden dorong penurunan biaya haji di seluruh Indonesia
- Indonesia cari kuota haji tak terpakai untuk persingkat antrean puluhan tahun
Penerjemah: Muhammad Z, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025