Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Targetnya, unit-unit ini selesai dan bisa dihuni sebelum bulan Ramadan tahun 2026.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Hery Setiono, mengatakan pada Jumat bahwa tahap pertama mencakup pembangunan 711 unit hunian sementara di lima kecamatan. Data ini berdasarkan validasi dari pemerintah Aceh Utara.
“Percepatan ini fokus untuk memenuhi kebutuhan warga yang rumahnya rusak berat, hancur, atau terbawa bencana,” ujar Setiono.
Ke-711 unit tersebut dibangun di Kecamatan Baktiya, Baktiya Barat, Dewantara, Sawang, dan Seunuddon. Pembangunan kini sedang berjalan untuk mengejar jadwal yang direncanakan.
Di Kecamatan Seunuddon, 84 unit hunian sementara tahap pertama dibangun di Desa Ulee Rubek Timur di atas lahan seluas kira-kira 14 ribu meter persegi.
Setiap unit dilengkapi fasilitas dasar, seperti ruang tamu, kamar mandi, sanitasi yang layak, sumur bor, dan sistem pengelolaan sampah sederhana.
Setelah tahap pertama selesai, BNPB akan melakukan proses validasi data terbaru untuk menentukan apakah diperlukan tambahan unit hunian sementara.
Selama masa transisi menuju perumahan permanen, warga terdampak dapat memilih untuk tinggal di hunian sementara atau menerima tunjangan hunian sementara (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.
BNPB menargetkan tahap pertama rampung dan siap huni pada akhir Januari, sehingga warga bisa pindah ke akomodasi yang lebih aman menjelang Ramadan.
Per 15 Januari 2026, BNPB mencatat total 4.404 unit hunian sementara telah diproses di Aceh Utara. Percepatan ini didukung kolaborasi antar sektor yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Berita terkait: PLN jamin pasokan listrik di 15.000 tempat penampungan bencana Sumatra
Berita terkait: Indonesia percepat perumahan dan operasi cuaca untuk pemulihan banjir Sumatra
Penerjemah: Andi, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026