Jakarta (ANTARA) – Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mengundang parlemen-parlemen di Asia Tenggara untuk memperkuat peran mereka dalam mempromosikan demokrasi lingkungan.
\”Kita perlu memperkuat peran parlemen dalam mempromosikan demokrasi lingkungan,\” kata Ketua BKSAP Fadli Zon dalam sebuah pernyataan pers pada Kamis.
Ia menyampaikan hal tersebut saat berbicara sebagai presiden Parlemen Anti Korupsi Asia Tenggara (SEAPAC) dalam Diskusi Regional SEAPAC di Bali pada hari Rabu.
Promosi demokrasi lingkungan, katanya, melibatkan pilar utama seperti akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan keadilan dalam masalah lingkungan.
Fadli mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, SEAPAC telah berupaya konsisten melibatkan anggota parlemen dalam dialog anti-korupsi, termasuk dari sudut pandang perlindungan lingkungan dan konservasi melalui penanganan korupsi di sektor hijau.
Beliau menegaskan bahwa SEAPAC berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen terkait dengan anti-korupsi, termasuk korupsi lingkungan, di tingkat nasional dan global.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang diambil adalah integrasi Prinsip 10 Deklarasi Rio ke dalam kerangka kebijakan dan tata kelola lingkungan.
Ia mencatat bahwa ASEAN saat ini sedang mengembangkan Kerangka Hak Lingkungan, sebuah manifestasi demokrasi lingkungan yang diharapkan dalam Deklarasi Rio.
Kepala BKSAP menambahkan bahwa SEAPAC akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di wilayah tersebut, termasuk Yayasan Westminster untuk Demokrasi (WFD) dan Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), untuk mempromosikan dan merancang tindakan lanjutan bagi parlemen yang mempromosikan demokrasi lingkungan.
Beliau mengatakan bahwa SEAPAC sedang menjelajahi potensi untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kerangka hak lingkungan.
Diskusi regional SEAPAC di Bali pada hari Rabu bertujuan untuk memperkuat komitmen parlemen-parlemen di Asia Tenggara terhadap prinsip demokrasi lingkungan sebagai salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi.
diskusi juga mencakup peran penting parlemen dalam mendorong pencapaian komitmen dan target iklim, termasuk dengan mengevaluasi dampak peraturan lingkungan dalam proses legislatif, analisis anggaran hijau, dan pemantauan dengan dimensi lingkungan.
Berita terkait: Anggota parlemen harus menangani isu air melalui Forum Air Dunia
Berita terkait: ASEAN membutuhkan dukungan parlemen untuk membangun Asia Tenggara yang makmur
Penerjemah: Melalusa Susthira, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024