Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerja sama ekonomi biru inklusif dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan stunting.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada hari Senin.
Plt Kepala BKKBN Sundoyo mengatakan bahwa kerja sama ini dibentuk untuk mengurangi kasus stunting dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Ideally, BKKBN, sebagai ketua panitia pelaksana percepatan penurunan stunting, dapat terus bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya pada hari Selasa.
Dia menekankan bahwa upaya untuk mengurangi kasus stunting tidak hanya berfokus pada bayi dan anak-anak tetapi juga pada gizi orang tua atau calon orang tua mereka, yang juga perlu ditingkatkan.
Salah satu langkah untuk meningkatkan gizi calon orang tua, kata dia, bisa dengan mengajak mereka untuk terbiasa makan ikan, yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Dalam kerja sama ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BKKBN akan mendorong konsumsi ikan di kalangan keluarga yang tinggal di daerah pesisir untuk mencegah stunting dan implementasi program pemberdayaan gender.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kolaborasi dengan pihak terkait, seperti BKKBN, dapat mendukung upaya untuk mencapai semua pulau di Indonesia.
“Kementerian tidak akan mampu bekerja sendirian karena Indonesia memiliki wilayah yang luas,” tambahnya.