Serang, Banten (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak kepala daerah untuk memperketat pengawasan rantai pasok bahan baku. Tujuanya untuk menjamin kesuksesan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Wakil untuk Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menekankan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota memegang peran sentral dalam menjamin ketersedian pangan di wilayah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
“Kami minta kepala daerah memastikan rantai pasok di wilayahnya terpenuhi. Dengan rantai pasok yang andal, petani, peternak, dan nelayan akan diuntungkan karena produk mereka terserap,” ujarnya usai rapat evaluasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hendrayudha menjelaskan, dari alokasi Rp15.000 per porsi makan, sebanyak Rp10.000 khusus dialokasikan untuk pembelian bahan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG, program ini diwajibkan bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyerap produk pertanian lokal.
Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus memastikan distribusi pangan dikelola dengan baik agar tidak memicu inflasi di pasar lokal.
“Ekonomi akan menguat di tingkat akar rumput jika rantai pasok ini berjalan baik. Petani akan senang karena produknya dibeli untuk mendukung kebutuhan dapur di semua wilayah,” katanya.
Selain logistik, BGN juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap operasional dapur. Hendrayudha menyoroti beberapa poin, termasuk kebersihan dalam proses memasak, yang harus dimulai serentak pukul 02.00 pagi untuk menjaga kesegaran makanan.
Dia juga menekankan standar menu gizi seimbang dengan melibatkan koki profesional.
“BGN tidak akan ragu mencabut izin operasi mitra (dapur) yang melanggar standar, seperti terlihat pada penutupan baru-baru ini di Kota Cilegon,” tegasnya.
Berita terkait: Dapur MBG baru tingkatkan gizi di perbatasan Indonesia–Timor Leste
Berita terkait: Program makanan gratis layani 62 juta orang, ciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja
Berita terkait: Program MBG dibutuhkan oleh 65 persen warga Indonesia, kata BGN
Penerjemah: Desi, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026