Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memperkuat komunikasi menanggapi masalah keamanan pangan dalam program ini.
“SPPG bukan hanya dapur layanan gizi, tetapi juga menjadi wajah BGN sebagai ujung tombak program MBG,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan resmi pada Minggu.
Dia menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program makan gratis, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, berita terkait kejadian tentang makanan dan gizi akan menyebar cepat serta mempengaruhi persepsi masyarakat. Ini termasuk insiden keamanan pangan yang baru saja terjadi.
“Kondisi ini menuntut kami memberikan layanan dengan cepat, sekaligus memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat berhak atas informasi yang jelas, akurat, dan meyakinkan,” ucapnya.
Hidayati menekankan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari layanan gizi. Selain fokus pada urusan operasional, para kepala SPPG juga harus mewakili BGN dengan baik di daerah.
Dia menegaskan, dengan memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan membangun jaringan komunikasi yang solid, semua SPPG akan mampu mengubah semua tantangan menjadi peluang.
“Layanan yang baik harus berjalan seiring dengan komunikasi yang baik. Ini adalah prinsip sederhana yang harus kita pegang,” tegasnya.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029.
Melalui program ini, pemerintah bertujuan meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Presiden Prabowo sebelumnya telah menyoroti komitmennya untuk melanjutkan program MBG dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026.