JAKARTA – Analis ekonomi Kusfiardi dari Menteng Kleb menilai ekspektasi publik terhadap terobosan besar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai berbenturan dengan keterbatasan fiskal yang ada. Memasuki pertengahan tahun 2026, optimisme akan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan saat ia menggantikan Sri Mulyani mulai memudar, seiring dengan data ekonomi yang kurang memuaskan.
Pertumbuhan Tidak Sesuai Target, Ancaman Fiskal Membesar
Kusfiardi mencatat bahwa narasi percepatan pertumbuhan yang dibawa Purbaya gagal menembus hambatan struktural. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2026 yang hanya 5,1% jauh dari target pemerintah sebesar 5,7%.
"Strategi front-loading atau belanja agresif yang diharapkan jadi mesin pertumbuhan, ternyata belum mampu menstimulasi sektor riil secara signifikan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga justru tertekan karena inflasi pangan dan energi yang terus berlanjut," jelas Kusfiardi di Jakarta.
Kegagalan ini juga tercermin dari postur APBN 2026 yang makin mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang mencapai 2,92% menunjukkan ruang fiskal Indonesia hampir habis. Anggaran banyak terserap untuk subsidi energi yang membengkak dan beban bunga utang yang tembus Rp500 triliun, bukannya untuk investasi produktif.
"Digitalisasi melalui Core Tax System yang dijanjikan akan mendongkrak penerimaan pajak juga belum terwujud. Rasio pajak Indonesia pada 2025 malah turun jadi 9,31%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini menciptakan kesan pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang ketat daripada memperluas basis ekonomi," tambahnya.
Respon Geopolitik Lambat dan Koordinasi KSSK yang Lemah
Lebih lanjut, Kusfiardi menyoroti lambannya respon otoritas fiskal dalam menghadapi dampak geopolitik dari eskalasi konflik. Situasi ini dianggap berjalan tanpa arah yang jelas, di mana Purbaya sebagai Ketua KSSK dinilai tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang kuat untuk melindungi sektor keuangan nasional.