memuat…
Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengakui bahwa bantuan pangan atau Bansos Beras sering kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya pemilu 2024. Foto/Dok
JAKARTA – Perum Bulog memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) sebanyak 10 kilogram (Kg) bebas dari kepentingan apa pun, termasuk kepentingan politik menjelang pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2024.
Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengakui bahwa bantuan pangan atau Bansos Beras yang disalurkan pihaknya saat ini sering kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini sering kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog,” ujar Bayu, Kamis (1/2/2024).
Bayu mencatat bahwa Bulog konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran bansos sesuai ketentuan, sehingga tujuan program untuk membantu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ini juga menjadi cara otoritas untuk mengurangi tekanan gejolak harga pangan akibat dampak El Nino.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, yang menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apa pun.
Dirinya menekankan bahwa pelaksanaan bansos beras yang telah berjalan sejak tahun lalu akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pelaksanaan bantuan pangan yang ditugaskan oleh Presiden kepada kami dan Bulog ini akan dilakukan hingga bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari, dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu,” paparnya.
“Tidak, tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, dan ini akan terus dikerjakan mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini sangat membutuhkan,” lanjut Arief.
(akr)