Salah satu tujuan utama pemerintah adalah mewujudkan konsep pembangunan berpusat Indonesia dalam harapan memimpin Indonesia menuju kemajuan, memperkuat persatuan, dan mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.
Pemerintah telah berupaya keras untuk menerapkan konsep pembangunan yang adil guna mendistribusikan kemajuan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, sehingga melayani mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa lebih baik dari sebelumnya.
Namun, dalam rangka berhasil dalam inisiatif ini, pemerintah membutuhkan dukungan komprehensif dari semua elemen negara, mengingat pembangunan yang adil dapat memberikan manfaat signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah untuk menerapkan pembangunan berpusat Indonesia, termasuk membangun infrastruktur dan fasilitas penting secara merata di seluruh wilayah negara, mulai dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Bahkan, pemerintah juga telah memperhatikan dengan seksama wilayah perbatasan, terluar, dan terpencil (3T).
Upaya intensif untuk mewujudkan pembangunan yang adil tersebut tidak hanya diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan nasional Indonesia, yang pada gilirannya akan membantu negara menjaga situasi yang kondusif di dalam negeri.
Perlu dicatat bahwa gagasan pembangunan berpusat Indonesia juga mencakup pentingnya membawa kemajuan kepada penduduk yang tinggal di wilayah timur Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah yang paling menonjol dalam mendorong pembangunan berpusat Indonesia adalah pembangunan infrastruktur transportasi dalam skala besar. Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan upaya luar biasa untuk membangun dan memperbaiki lebih banyak jalan tol, pelabuhan laut, terminal bus, jaringan kereta api, sistem kereta api, dan bandara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah beberapa kali menyatakan bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia secara bertahap menuju pembangunan yang adil, mengucapkan selamat tinggal pada pembangunan yang berpusat di Jawa di masa lalu.
“Kami telah meningkatkan konektivitas dengan mengadopsi pembangunan berpusat Indonesia, membebaskan diri dari pembangunan yang berpusat di Jawa. Kami telah membangun berbagai fasilitas, termasuk pelabuhan feri, di 71 lokasi di Indonesia,” kata Menteri Sumadi pada konferensi pers di Jakarta pada 20 Desember tahun lalu.
Dia mencatat bahwa dalam upaya untuk menyediakan layanan dasar dan memperkuat konektivitas, Kementerian Perhubungan telah mengembangkan infrastruktur di sektor transportasi untuk empat sarana transportasi utama.
Selain membangun 71 pelabuhan feri, kementerian juga telah merevitalisasi pelabuhan lain di 54 lokasi, mengembangkan terminal bus tipe A di lima lokasi, dan merevitalisasi terminal serupa di 140 lokasi.
Pemerintah juga telah melakukan upaya besar-besaran untuk mengembangkan pelabuhan baru di 18 lokasi, merevitalisasi pelabuhan di 164 lokasi, membangun sekitar 1.683 km jalur kereta api, dan melakukan revitalisasi pada 1.900 km jalur kereta api.
Selain itu, Kementerian Perhubungan telah berhasil mengembangkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Whoosh”, sistem kereta ringan (LRT) di Jakarta dan Sumatera Selatan, dan Kereta Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan.
Sistem Kereta Makassar-Parepare dikembangkan dengan total investasi senilai Rp9,28 triliun (US$596 juta). Kereta ini saat ini beroperasi di rute sepanjang 110 kilometer yang juga mencakup kabupaten Maros dan Barru, dengan total 10 stasiun aktif.
Sejak 2018, penduduk Kota Palembang, Sumatera Selatan, telah menikmati layanan kereta yang andal melalui sistem LRT. Kereta LRT, yang dikembangkan dengan investasi total Rp12,5 triliun (US$803 juta), terus mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang setiap tahun.
Jumlah total orang yang memanfaatkan layanan LRT mencapai 3.712.254 tahun lalu, dengan rata-rata harian mencapai 10.983.
Dapat dikatakan bahwa inisiatif pemerintah untuk mengembangkan sistem kereta yang andal di pulau Sulawesi dan Sumatera adalah bukti seriusnya dalam mendorong pembangunan yang adil di Indonesia.
Operasi kereta cepat Whoosh diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang beroperasi dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, secara signifikan memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, dari tiga jam menjadi hanya sekitar 40 menit.
Kereta Whoosh beroperasi di lintasan sepanjang 142,3 km, dengan 13 terowongan, dan berhenti di empat stasiun: Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Selain itu, selama periode 2015-2023, pemerintah telah membangun 25 bandara baru dan memperbaiki 38 bandara yang sudah ada.
Pembangunan beberapa bandara telah selesai, termasuk Bandara Ewer di Provinsi Papua Selatan, Bandara Siboru di Provinsi Papua Barat, dan Bandara Mentawai di Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga bandara tersebut telah dinyatakan sebagai bagian dari proyek strategis nasional pemerintah yang bertujuan untuk mengeluarkan wilayah 3T dari isolasi. Tingkat aksesibilitas regional yang lebih tinggi diyakini akan berperan penting dalam memfasilitasi pergerakan orang dan logistik yang, pada gilirannya, diharapkan akan merangsang munculnya titik-titik baru pertumbuhan ekonomi.
Bandara Ewer, yang dibuka pada Juli 2023, memiliki terminal dengan total luas 488 meter persegi yang dapat menampung hingga 14 ribu penumpang setiap tahun. Pembangunan bandara dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022, dengan total anggaran sebesar Rp287 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesawat tipe ATR 72-600, yang mengangkut orang atau barang, dapat diakomodasi oleh Bandara Ewer, karena landasan pacunya memiliki panjang total 1.650 x 30 meter. Bandara Ewer dirancang sebagai titik pusat yang sangat strategis yang melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar serta penerbangan ke wilayah pedalaman di Papua.
Sementara itu, Bandara Siboru, yang diresmikan pada November 2023, memiliki terminal seluas 4.600 meter persegi. Pemerintah mengalokasikan Rp891 miliar (US$57,4 juta) dari APBN untuk mengembangkan bandara yang memiliki kapasitas 153.945 penumpang per tahun.
Bandara ini dimaksudkan untuk menggantikan Bandara Torea yang sudah ada dan menjadi jembatan udara di Papua Barat, menghubungkan Kabupaten Fakfak dengan wilayah lain, termasuk Sorong dan Timika.
Bandara lain yang baru diresmikan di wilayah Papua, yaitu Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dibuka oleh Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Bandara ini dibangun untuk menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti ibu kota provinsi Papua, Jayapura.
Presiden Jokowi juga secara pribadi meresmikan Bandara Mentawai di Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2023. Terminal bandara ini memiliki luas total 1.600 meter persegi dan memiliki kapasitas untuk melayani lebih dari 53 ribu penumpang setiap tahun.
Landasan pacu Bandara Mentawai membentang sepanjang 1.500 x 30 meter dan sepenuhnya mampu melayani pesawat ATR 72-600, dengan kapasitas 78 orang. Sementara itu, bandara yang sudah ada di dekatnya, Rokot Sipora, hanya bisa menampung pesawat yang lebih kecil, seperti Cessna Grand Caravan yang hanya dapat mengangkut maksimal 12 orang sekaligus.
Bandara Mentawai dibangun dengan harapan untuk meningkatkan konektivitas antara Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Keberadaan berbagai infrastruktur dan fasilitas transportasi yang dibangun di seluruh Indonesia sangat diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisata di berbagai wilayah. Sekarang, giliran pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur yang dikembangkan, dengan tujuan akhir tidak hanya mendorong perekonomian regional tetapi juga ekonomi Indonesia secara nasional.