Rabu, 28 Mei 2025 – 09:45 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, keputusan pemberian gelar harus melalui kajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Baca Juga:
Puan Maharani Tolak Penghapusan Istilah Orde Lama dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
"Setiap usulan gelar ada dewan kehormatan atau dewan yang menilai siapa yg layak menerima atau tidak," kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, 28 Mei 2025.
Ia menekankan agar semua pihak mempercayakan proses penilaian kepada dewan gelar. Puan juga berharap kajian dilakukan secara objektif.
Baca Juga:
Puan Minta Usut Tuntas Kasus Penganiayaan terhadap Jaksa
"Jadi biarkan dewan itu yang menilai apakah usulan tersebut layak diterima atau tidak," tegasnya.
Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Langsung Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Puan: Ada Kebutuhan Penting!
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membahas usulan gelar pahlawan untuk Soeharto. Proses pengajuan dimulai dari pemerintah daerah hingga pusat, termasuk Kemensos.
Gus Ipul menyatakan usulan sedang dikaji di Kemensos. Syarat-syarat sudah terpenuhi karena Soeharto dua kali diajukan, yakni tahun 2010 dan 2015.
"Beliau sudah dua kali diajukan. Sekarang secara normatif semua syarat terpenuhi," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Ia menjelaskan, sebelumnya usulan terhambat oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang KKN. Namun, TAP tersebut sudah dicabut.
Gus Ipul memperkirakan gelar bisa diberikan tahun ini, mungkin sebelum Agustus untuk dibahas Dewan Gelar, lalu diputuskan Presiden pada November mendatang.