Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Sumatra untuk mempercepat pendataan warga yang akan menerima rumah permanen pasca banjir dan tanah longsor pada November 2025.
“Semua kepala daerah punya keinginan sama, yaitu pembangunan rumah permanen harus cepat. Tapi datanya harus jelas dulu,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra, menekankan bahwa percepatan pendataan sangat penting agar pemerintah pusat dapat segera memulai pembangunan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus untuk mendokumentasikan pilihan warga antara skema perumahan “in-situ” atau “komunal”.
Dia menjelaskan, skema in-situ adalah membangun kembali rumah di tanah warga sendiri. Dalam opsi ini, warga bisa memilih agar rumah dibangun pemerintah atau membangun sendiri dengan dukungan dana sekitar Rp60 juta.
Sementara itu, dalam skema komunal, warga akan direlokasi ke perumahan baru yang disiapkan pemerintah.
Menteri menekankan, pilihan warga harus didokumentasikan dengan jelas melalui formulir dan disertai pernyataan tertulis, agar pemerintah pusat dapat menentukan pola pembangunan rumah permanen.
“Semakin cepat data tentang siapa yang mau in-situ dan yang pilih komunal, semakin mudah kita koordinasi pembangunannya,” katanya.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk proaktif dalam pendataan, tidak hanya menunggu bantuan pemerintah pusat.
Karnavian menegaskan, pembangunan rumah permanen merupakan langkah penting untuk memulihkan kehidupan warga terdampak bencana, yang selama ini tinggal di hunian sementara atau mendapat bantuan sewa rumah.
Berita terkait: Kementerian cairkan Rp100,9 miliar untuk pemulihan bencana Aceh Timur
Berita terkait: Indonesia salurkan bantuan bencana $50 juta untuk korban banjir
Berita terkait: Kementerian targetkan lebih banyak kerja sama revitalisasi sekolah di Sumatra terdampak banjir
*Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026*