Pemerintah Provinsi Bali berencana mulai menyaring wisatawan asing yang masuk dengan memverifikasi kecukupan sumber keuangan mereka sebagai prasyarat masuk mulai tahun 2026.
“Salah satu aspek pariwisata berkualitas adalah jumlah uang di rekening tabungan pengunjung selama tiga bulan terakhir,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Gianyar pada Kamis (1 Jan).
Selain memeriksa kapasitas keuangan, Koster mengatakan wisatawan asing yang masuk ke Bali juga akan disaring berdasarkan rencana lama tinggal dan aktivitas yang direncanakan selama kunjungan.
“Ini untuk memastikan semuanya terkendali. Saat kita bepergian ke negara lain, pemeriksaan serupa diterapkan, dan kami akan menerapkan pendekatan yang sama, sesuai dengan kebijakan yang diadopsi di tempat lain,” ujarnya.
Koster mengatakan kepada Menteri Pariwisata bahwa Bali mencatat 7,05 juta kedatangan wisatawan asing melalui udara sepanjang 2025, sementara sekitar 71.000 pengunjung tiba melalui laut.
Dia mengatakan angka itu menandai tingkat tertinggi dalam sejarah pariwisata Bali, dengan kedatangan terus meningkat setiap tahun setelah pandemi COVID-19 mereda.
Pada tahun 2022, asosiasi bisnis pariwisata mendesak Pemerintah Provinsi Bali untuk membuka kembali akses bagi wisatawan asing dengan menawarkan berbagai fasilitas, yang menyebabkan lonjakan kedatangan yang terbukti sulit dikelola, kata Koster.
“Kami harus mengatasi masalah ini, dan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Diperlukan kesabaran,” katanya.
Pemerintah provinsi, tambahnya, mengakui bahwa sejumlah masalah telah muncul, termasuk tantangan lingkungan dan infrastruktur. Daripada menyalahkan masalah seperti sampah, kemacetan lalu lintas, dan banjir semata-mata pada pertumbuhan pariwisata, Koster menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan tata kelola yang lebih baik.
Pemerintah pusat belum menetapkan target kedatangan wisatawan pada tahun 2026. Namun, pemerintah Bali bertujuan untuk mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pengembangan pariwisata.
“Penting untuk menentukan wisatawan asing mana yang diizinkan masuk dan yang tidak, agar pengunjung tidak menimbulkan masalah dan justru berkontribusi positif, terutama bagi sektor pariwisata,” ujarnya.
“Ke depan, kami akan fokus pada pariwisata berkualitas, bukan hanya angka, melalui peraturan daerah dan tata kelola pariwisata yang lebih baik,” tambah Koster.
Berita terkait: Kementerian ajak pelaku pariwisata perkuat pengembangan pariwisata berkualitas
Berita terkait: Paradigma baru untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia
Penerjemah: Ni Putu Putri Muliantari, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026