Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia menyarankan negara-negara berkembang di Asia Timur dan wilayah Pasifik untuk melakukan reformasi infrastruktur dan sistem pendidikan guna membangkitkan ekonomi mereka di tengah gejolak ekonomi global.
Negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia, Kamboja, Tiongkok, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, dan negara-negara Kepulauan Pasifik.
“Kebijakan berani untuk membebaskan persaingan, meningkatkan infrastruktur, dan mereformasi pendidikan dapat membangkitkan ekonomi wilayah ini,” kata ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, pada hari Kamis.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat peluncuran laporan Pembaruan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik, yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Dalam laporannya, Bank Dunia mencatat bahwa pendapatan per kapita di wilayah Asia Timur dan Pasifik telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang di wilayah lain.
Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik, tanpa Tiongkok, diperkirakan akan meningkat menjadi 4,6 persen tahun ini dari 4,4 persen pada 2023.
Namun, prospek ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perlambatan ekonomi global yang lebih besar dari yang diharapkan, kenaikan suku bunga jangka panjang di negara-negara utama, peningkatan ketidakpastian kebijakan ekonomi di seluruh dunia, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Berita terkait: Pertemuan APEC fokus pada pertumbuhan berkualitas di Asia-Pasifik
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik didorong lebih oleh investasi daripada pertumbuhan produktivitas.
Bank Dunia merekomendasikan agar negara-negara di wilayah tersebut fokus pada upaya meningkatkan produktivitas.
Menteri Keuangan Indonesia periode 2013–2014, Chatib Basri, setuju dengan rekomendasi tersebut. Menurutnya, salah satu tantangan untuk menjaga pertumbuhan Indonesia relatif stabil di angka 5 persen adalah tingkat produktivitas yang masih relatif rendah.
Ia berpendapat bahwa salah satu kebijakan yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6–7 persen adalah mendorong produktivitas dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta memperkuat tata kelola yang baik.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 difokuskan pada mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju.
Strategi tersebut mencakup komitmen untuk membangun pondasi sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur, dan reformasi lainnya.
Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui alokasi dana pendidikan sebesar Rp660,8 triliun (US$41,6 miliar) dan anggaran kesehatan sebesar Rp187,5 triliun (US$11,8 miliar) dalam APBN 2024. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur adalah sebesar Rp422,7 triliun (US$26,6 miliar).
Berita terkait: Sistem keuangan Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global
Berita terkait: OJK proyeksikan pertumbuhan solid bagi Indonesia dengan inflasi inti terjaga
Penerjemah: Imamatul Silfia, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024