KPK telah melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar), Dedy Mandarsyah, dan menemukan sejumlah aset harta yang tidak dilaporkan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan bahwa Dedy akan segera diminta klarifikasi terkait aset harta yang tidak dilaporkan tersebut. Proses klarifikasi tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan data tambahan terkait hal tersebut.
Meskipun belum ada jadwal pasti kapan Dedy akan dipanggil untuk klarifikasi, Pahala menyebut bahwa pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Sebelumnya, Ketua KPK, Nawawi Pomolango juga menyatakan akan segera memanggil Dedy terkait LHKPN miliknya. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penelaahan LHKPN oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.
Dedy Mandarsyah mencuat ke publik karena terkait dengan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Fadilah alias Datuk terhadap seorang mahasiswa. Keberadaan Dedy dalam sorotan publik juga terkait dengan LHKPN yang ia laporkan kepada KPK. Dalam laporan tersebut, Dedy terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 14 Maret 2024, dengan total harta mencapai Rp 9,42 miliar.
Dedy tercatat memiliki berbagai aset, termasuk properti, kendaraan, surat berharga, dan kas. Total harta kekayaan ini mencapai Rp 9,42 miliar tanpa adanya hutang. KPK akan terus melakukan klarifikasi terkait LHKPN Dedy Mandarsyah guna memastikan keabsahan dan kelengkapan laporannya.
Pemanggilan Dedy untuk klarifikasi LHKPN ini menjadi langkah yang ditempuh KPK sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya secara transparan dan jujur, sehingga proses klarifikasi ini penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pelaporan harta kekayaan tersebut.