Sabtu, 16 Agustus 2025 – 23:22 WIB
Jakarta, VIVA – Komisi XII menilai kebijakan hilirisasi mineral dan batubara yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi yang dijanjikan saat kampanye.
Baca Juga:
Sinergi Hilirisasi Industri Dinilai Banyak Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, mengatakan fokus pengolahan sumber daya dalam negeri menjadi produk bernilai tambah adalah strategi dasar untuk memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing industri.
"Sejak awal, Presiden Prabowo menjadikan hilirisasi sebagai prioritas. Tujuannya jelas: mengubah struktur ekspor dari bahan mentah ke produk bernilai tinggi. Kebijakan ini bukan cuma bikin industri lebih kompetitif, tapi juga membangun fondasi ekonomi berbasis nilai tambah," ujar Cek Endra di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Baca Juga:
Nggak Hanya Mobil, Ini 5 Produk Unik Toyota yang Jarang Diketahui
Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026, Prabowo menekankan Indonesia akan fokus pada hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Dia juga menyoroti peningkatan ekspor karena lebih banyak produk hilirisasi masuk pasar global.
Baca Juga:
Prabowo Bakal Percepat Proyek Hilirisasi Senilai Rp613 Triliun
Meski begitu, Cek Endra mengakui ada tantangan di sektor batubara dan nikel. Hilirisasi batubara jadi dimethyl ether (DME) belum capai target, sementara nikel hadapi masalah lingkungan di Raja Ampat.
"Tantangan ini harus diatasi dengan perbaikan tata kelola, teknologi bersih, dan standar lingkungan ketat. Kalau langkahnya tepat, sektor ini bisa jadi motor hilirisasi yang berkelanjutan," jelasnya.
Cek Endra juga apresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengajukan 18 proyek hilirisasi senilai US$38,63 miliar (Rp618,13 triliun). Delapan proyek fokus pada mineral dan batubara, seperti smelter nikel dan DME, dengan nilai investasi Rp321,8 triliun dan potensi serap 105 ribu pekerja.
Proyek ini sudah selesaikan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Danantara. Tahap berikutnya termasuk pembiayaan, mitra strategis, dan mitigasi sosial-lingkungan. "Pemerintah punya roadmap jelas. DPR akan awasi transisi dari pra-FS ke eksekusi agar tepat waktu," ungkapnya.
Soal pidato Presiden tentang pemberantasan tambang ilegal, Cek Endra dukung penuh. Menurutnya, tambang ilegal rugikan negara Rp300 triliun per tahun dan ganggu pasokan bahan baku hilirisasi.
"Pemberantasan tambang ilegal adalah bagian penting dari hilirisasi. Penegakan hukum harus tegas agar pasokan bahan baku legal dan berkelanjutan," tegasnya.
Dia optimis, jika agenda hilirisasi berjalan lancar dan tambang ilegal diberantas, Indonesia bisa tingkatkan pertumbuhan ekonomi signifikan.
"Kontribusi hilirisasi ke PDB akan besar. Target pertumbuhan 8% di 2029 sangat realistis. Ini akan jadi lompatan besar bagi daya saing ekonomi kita," pungkas politisi asal Jambi ini.
Halaman Selanjutny
"Tantangan ini harus direspon dengan perbaikan tata kelola, teknologi bersih, dan standar lingkungan ketat. Dengan langkah tepat, sektor ini akan tetap jadi motor hilirisasi berkelanjutan," katanya.