Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota DPR menyarankan untuk memakai model hibrida untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Tujuannya untuk menyesuaikan perbedaan daerah di sekolah-sekolah dan mengurangi resiko keracunan makanan yang berulang.
"Program MBG punya kelebihan dan kekurangannya sendiri saat dijalankan di sekolah. Mungkin kita bisa pakai cara hibrida," kata Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR, pada Senin.
Dia jelaskan bahwa skema hibrida ini akan menggabungkan dapur terpusat yang sekarang — dikenal sebagai Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — di daerah padat penduduk dengan sistem berbasis sekolah di wilayah terpencil.
"Banyak sekolah sudah punya dapur dan pengalaman yang relevan. Ini bisa dijalankan lewat pendekatan berbasis sekolah yang libatkan kantin, orang tua, dan masyarakat setempat," ujar Hetifah.
Dia tekankan perlunya untuk menegakkan prosedur operasional standar (SOP) dengan ketat.
"Kita harus patuh pada SOP-nya, dan fasilitas seperti dapur serta kantin juga harus memenuhi persyaratan," tambahnya.
Namun, Hetifah ingatkan bahwa program MBG berbasis sekolah tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh negeri.
"Jadi, jangan beranggapan bahwa sekedar membagikan makanan gratis langsung ke sekolah bakal otomatis lebih baik," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya umumkan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang semua dapur MBG untuk menilai kepatuhan terhadap SOP, kualitas makanan, dan kemampuan memasak. Ini menyusul insiden keracunan makanan di beberapa daerah.
Berita terkait: Prabowo calls for food safety testing at MBG kitchens
Berita terkait: Prabowo issues instructions on free nutritious meals program to BGN
Penerjemah: Sean Filo Muhamad, Asri Mayang Sari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025