Sabtu, 9 Mei 2026 – 11:06 WIB
Takalar, VIVA – Masalah infrastruktur dasar masi menjadi keluhan utama masyarakat desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Beberapa kepala desa dan lurah menyampaiakan langsung aspirasi mereka saat bertemu anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, di rumahnya di Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Rombongan datang dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan meski hadir di waktu yang berbeda.
Turut hadir dalam pertemuan itu Camat Polongbangkeng Utara, Camat Polongbangkeng Timur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, dan Kabid Bina Marga PUPR Takalar.
Bagi para kepala desa, pertemuan ini jadi momen penting untuk menyampaikan langsung masalah nyata yang dihadapi masyarakat, terutama soal infrastruktur yang semakin memprihatinkan.
Beberapa ruas jalan desa dilaporkan rusak parah. Faktor usia jalan dan tingginya jumlah kendaraan pengangkut hasil pertanian menjadi penyebab utama kerusakan.
“Kalau hujan turun, jalan jadi berlumpur dan licin. Warga susah bawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang hampir tidak bisa dilewati,” kata salah satu kepala desa dalam pertemuan itu, dikutip Sabtu, 9 Mei 2026.
Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung ke aktivitas ekonomi warga. Distribusi hasil pertanian terhambat, biaya transportasi naik, dan mobilitas masyarakat terganggu, khususnya saat musim hujan.
Selain jalan, kebutuhan bangun jembatan gantung juga jadi perhatian serius. Di beberapa daerah, masyarakat masih pakai akses seadanya untuk menyeberangi sungai.
Kalau debit air naik, warga harus jalan lebih jauh untuk ke sekolah, layanan kesehatan, atau pasar tradisional.
Di sisi lain, para kepala desa juga keluarin kekhawatiran soal pengurangan dana desa yang disebut sekitar 64 persen tahun ini. Mereka bilang anggaran yang tersisa cuma sekitar Rp200 juta, jadi banyak program pembangunan terpaksa ditunda.
“Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Padahal kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar seorang kepala desa.
Menanggapi itu, Hamka bilang dia ngerti kondisi yang dihadapi masyarakat desa di Takalar. Dia tegaskan komitmennya buat memperjuangkan aspirasi soal bangun jalan dan jembatan.
Halaman Selanjutnya
“Semua usulan mesti direncanakan dengan baik dan dimasukkan ke daftar kebutuhan daerah lewat dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Kalau administrasi dan perencanaannya lengkap, pasti lebih gampang diperjuangkan lewat jalur aspirasi,” jelas Hamka.