Pemerintah Indonesia mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun fiskal 2025 melalui tradisi tahunan pengiriman memorandum keuangan pada hari Jumat.
RAPBN berfokus pada dua tema utama: transisi dan keberlanjutan. Tema-tema ini sejalan dengan agenda keberlanjutan yang dipromosikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo.
Pemerintahan Jokowi juga telah merancang RAPBN yang memfasilitasi transisi pemerintahan yang lebih lancar. Dia telah memperbolehkan pemerintahan yang baru untuk menyertakan program prioritasnya dalam rancangan anggaran negara.
Hal ini menandai perbedaan dari praktik masa lalu, di mana pemerintahan petahana biasanya tidak melibatkan tim transisi penerus dalam persiapan RAPBN.
Pertumbuhan di tengah stagnasi
Pemerintahan Jokowi telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen untuk tahun depan, sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen di tengah kekhawatiran stagnasi ekonomi global.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2 persen untuk tahun 2024 dan 2025, angka yang sama dengan tahun 2023.
Dalam pidatonya selama Penyerahan RAPBN dan Memorandum Keuangan 2025 di Sidang Paripurna DPR, Jokowi mengatakan bahwa permintaan domestik akan menjadi andalan negara dalam mendukung ekonomi.
Beliau menambahkan bahwa strategi mengandalkan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi dalam tiga bulan terakhir.
Di satu sisi, deflasi bisa menunjukkan pasokan pangan yang cukup di pasar dan harga yang stabil. Namun di sisi lain, konsistensi deflasi selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang pelemahan daya beli masyarakat, yang bisa meredam permintaan.
Untuk mengatasi permintaan yang rendah, pemerintah akan fokus pada peningkatan produk berorientasi ekspor dan bernilai tinggi dengan dukungan insentif fiskal.
Sesuai dengan hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa anggaran perlindungan sosial sesuai target untuk semua lapisan masyarakat.
Asumsi makroekonomi
Pemerintahan Jokowi telah membuat beberapa asumsi makroekonomi dalam merancang anggaran, beberapa di antaranya berada dalam rentang yang disepakati selama diskusi dengan DPR, sementara asumsi lain melebihi rentang tersebut.
Asumsi yang melebihi batas yang disepakati adalah terkait dengan nilai tukar rupiah. Jokowi mengumumkan bahwa nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp15.300–Rp15.900 per dolar AS.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan optimisme bahwa rupiah akan menguat secara bertahap, sejalan dengan imbal hasil yang menarik, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia.
Sementara itu, yield obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan sebesar 7,1 persen, yang masih berada dalam rentang yang disepakati sebesar 6,9–7,2 persen.
Asumsi juga termasuk perkiraan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel dan pengangkutan minyak sebesar 600.000 barel per hari dan gas alam sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari.
Defisit fiskal
Salah satu sorotan dari RAPBN adalah melebarnya defisit fiskal untuk tahun 2025, dibandingkan dengan target 2024. Defisit anggaran negara 2024 sebesar 2,29 persen, sementara target 2025 diatur sebesar 2,53 persen.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun (sekitar US$190,92 miliar), yang terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan pendapatan non-pajak sebesar Rp505,4 triliun.
Reformasi pajak yang berkelanjutan dan upaya untuk menjaga iklim investasi akan diperkuat untuk mencapai target pendapatan.
Pengeluaran negara akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah untuk memberikan efek berlipat.
Dua program utama pemerintah yang akan datang khususnya adalah pembangunan Nusantara—ibu kota baru di Kalimantan Timur—dan makanan bergizi gratis untuk siswa sekolah.
Program makanan gratis menandai pendekatan baru terhadap anggaran negara transisi, dengan menggabungkan inisiatif pemerintah berikutnya ke dalam desain fiskal saat ini.
Catatan untuk pemerintahan Prabowo
Manajemen fiskal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang negara.
Indonesia telah menjaga citra positif di mata masyarakat global. Sebagai contoh, negara ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pasca-pandemi dan mengurangi defisit anggaran menjadi di bawah 3 persen.
Pemerintahan Prabowo harus mempertahankan citra positif ini. Periode transisi harus digunakan untuk belajar secara efektif strategi fiskal dari pemerintah saat ini.
Pemerintah berikutnya harus memastikan manajemen fiskal yang bijaksana dan hati-hati untuk menjaga peran anggaran negara sebagai “penyerap kejutan”.
Berita terkait: Subsidi energi Indonesia akan naik tahun ini: Menteri Keuangan
Berita terkait: Indonesia mengalihkan anggaran Rp7 triliun untuk membantu petani melawan kekeringan
Penerjemah: Imamatul S, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024